Dari Hasil Sidak Wakil Wali Kota Rustan Saru
JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura Dr Ir H Rustan Saru, MM menemukan sejumlah ASN yang tidak masuk kerja selama bertahun-tahun, tetapi tetap menerima gaji utuh. Hal ini disampaikan saat melakukan sidak pasca libur idul fitri di beberapa dinas di luar kantor Wali Kota Jayapura.
“Dari hasil sidak tadi ada beberapa ASN kita yang sudah berapa tahun tak masuk kerja, karena ada sesuatu hal dan sudah ditegur sudah diberikan peringatan tapi masih belum aktif bekerja,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. Rustan Saru kepada wartawan Rabu (11/05).
Dari laporan tersebut, Rustan meminta agar segera dilakukan pelaporan untuk pegawai tersebut. “Maka dari ketentuan yang berlaku tadi kita minta mereka mendata kemudian mencatat berapa jumlahnya, siapa saja, apa posisi jabatannya, baru membuat surat ditujukan kepada Wali Kota tembusan ke Sekda, BKPP, Inspektur termasuk BKD, Bagian Hukum dan Ortal untuk diverifikasi untuk dicek apakah sanksi yang perlu dilakukan seperti apa,” ujarnya.
Hal ini dilakukan agar tidak ditiru oleh pegawai lainnya dan juga agar ada efek jera bagi ASN yang bersangkutan. “Tentu kita berharap ini menjadi pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, karena ini menjadi perilaku yang tak baik, kenapa? karena ini akan dicontoh oleh ASN yang lain. Kenapa selama ini mereka masih terima gaji utuh sementara yang hadir juga gaji utuh. Tentu ada kecemburuan,” imbuhnya. (Rhy/tri)
Dari Hasil Sidak Wakil Wali Kota Rustan Saru
JAYAPURA – Wakil Wali Kota Jayapura Dr Ir H Rustan Saru, MM menemukan sejumlah ASN yang tidak masuk kerja selama bertahun-tahun, tetapi tetap menerima gaji utuh. Hal ini disampaikan saat melakukan sidak pasca libur idul fitri di beberapa dinas di luar kantor Wali Kota Jayapura.
“Dari hasil sidak tadi ada beberapa ASN kita yang sudah berapa tahun tak masuk kerja, karena ada sesuatu hal dan sudah ditegur sudah diberikan peringatan tapi masih belum aktif bekerja,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. Rustan Saru kepada wartawan Rabu (11/05).
Dari laporan tersebut, Rustan meminta agar segera dilakukan pelaporan untuk pegawai tersebut. “Maka dari ketentuan yang berlaku tadi kita minta mereka mendata kemudian mencatat berapa jumlahnya, siapa saja, apa posisi jabatannya, baru membuat surat ditujukan kepada Wali Kota tembusan ke Sekda, BKPP, Inspektur termasuk BKD, Bagian Hukum dan Ortal untuk diverifikasi untuk dicek apakah sanksi yang perlu dilakukan seperti apa,” ujarnya.
Hal ini dilakukan agar tidak ditiru oleh pegawai lainnya dan juga agar ada efek jera bagi ASN yang bersangkutan. “Tentu kita berharap ini menjadi pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, karena ini menjadi perilaku yang tak baik, kenapa? karena ini akan dicontoh oleh ASN yang lain. Kenapa selama ini mereka masih terima gaji utuh sementara yang hadir juga gaji utuh. Tentu ada kecemburuan,” imbuhnya. (Rhy/tri)
