Friday, November 22, 2024
31.7 C
Jayapura

Perempuan dan Anak Rawan Jadi Korban Konflik

JAYAPURA – Di tengah konflik yang belakangan ini terjadi di Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jayapura, meminta pemerintah sudah harus memetakan sejak dini terkait dengan keselamatan dan keamanan bagi perempuan dan anak anak.

  “Pemerintah sudah harus memetakan keberadaan perempuan dan anak ketika terjadi konflik di Papua,” ucap Direktur LBH APIK Jayapura, Nur Aida Duwila kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/1).

  Dikatakan Nona, pemerintah tak boleh diam atau membiarkan perempuan dan anak mencari perlindungan sendiri di tengah konflik. Pasalnya, perempuan dan anak anak merupakan kaum rentan yang rawan jadi korban di tengah konflik.

  “Anak-anak dan perempuan adalah orang yang paling rawan, kapan saja ia bisa menjadi korban. Sehingga mereka ini harus dibantu dan diamankan terdahulu ketika ada konflik atau kejadian apa pun,” jelasnya.

Baca Juga :  Trauma Kerusuhan 2019, Aktivitas Perekonomian Lumpuh

  Menurutnya, pemahaman kita menempatkan posisi perempuan dan anak selalu terabaikan di daerah konflik. Karena itu, perlu dibangunnya pemahaman dan harus dipikirkan sejak awal dimana perempuan dan anak anak diamankan ketika konflik terjadi di suatu daerah.

  “Bagi saya, tempat aman bagi perempuan dan anak ketika terjadi konflik di daerah tersebut adalah gereja, masjid dan orang yang dituakan atau yang dipercaya di daerah tersebut,” kata Nona.

  Kata Nona, sudah saatnya pemerintah di setiap daerah memetakan dimana perempuan dan anak harus berlindung ketika terjadinya konflik. “Saya harap Dinas Pemberdayaan Perempuan di setiap kabupaten/kota harus bekerja ekstra terkait dengan persoalan ini, jangan biarkan anak anak dan perempuan hidup dalam kebimbangan di wilayah konflik,” tegasnya.

Baca Juga :  PKL Musiman akan Ditertibkan

  Nona juga mengimbau, apa pun persoalan di suatu wilayah. Harus mencari solusi dan penyelesaian yang baik, sehingga tidak menimbulkan korban. “Terkait konflik yang terjadi di Kampung Karya Bumi, LBH Apik rencana akan turun melakukan pendampingan kepada anak anak dan perempuan yang ada di daerah tersebut,” pungkasnya. (fia/tri)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Di tengah konflik yang belakangan ini terjadi di Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jayapura, meminta pemerintah sudah harus memetakan sejak dini terkait dengan keselamatan dan keamanan bagi perempuan dan anak anak.

  “Pemerintah sudah harus memetakan keberadaan perempuan dan anak ketika terjadi konflik di Papua,” ucap Direktur LBH APIK Jayapura, Nur Aida Duwila kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/1).

  Dikatakan Nona, pemerintah tak boleh diam atau membiarkan perempuan dan anak mencari perlindungan sendiri di tengah konflik. Pasalnya, perempuan dan anak anak merupakan kaum rentan yang rawan jadi korban di tengah konflik.

  “Anak-anak dan perempuan adalah orang yang paling rawan, kapan saja ia bisa menjadi korban. Sehingga mereka ini harus dibantu dan diamankan terdahulu ketika ada konflik atau kejadian apa pun,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRP-Pemprov Sepakat Hanya Urus 8 Kabupaten dan 1 Kota

  Menurutnya, pemahaman kita menempatkan posisi perempuan dan anak selalu terabaikan di daerah konflik. Karena itu, perlu dibangunnya pemahaman dan harus dipikirkan sejak awal dimana perempuan dan anak anak diamankan ketika konflik terjadi di suatu daerah.

  “Bagi saya, tempat aman bagi perempuan dan anak ketika terjadi konflik di daerah tersebut adalah gereja, masjid dan orang yang dituakan atau yang dipercaya di daerah tersebut,” kata Nona.

  Kata Nona, sudah saatnya pemerintah di setiap daerah memetakan dimana perempuan dan anak harus berlindung ketika terjadinya konflik. “Saya harap Dinas Pemberdayaan Perempuan di setiap kabupaten/kota harus bekerja ekstra terkait dengan persoalan ini, jangan biarkan anak anak dan perempuan hidup dalam kebimbangan di wilayah konflik,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemprov Diminta Percepat Administrasi Mobil Tarikan

  Nona juga mengimbau, apa pun persoalan di suatu wilayah. Harus mencari solusi dan penyelesaian yang baik, sehingga tidak menimbulkan korban. “Terkait konflik yang terjadi di Kampung Karya Bumi, LBH Apik rencana akan turun melakukan pendampingan kepada anak anak dan perempuan yang ada di daerah tersebut,” pungkasnya. (fia/tri)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya