JAYAPURA – Forum Peduli Pembangunan (FPP) Kabupaten Tolikara meminta rencana akan dilakukan sidang lanjutan kasus korupsi Dana Desa (DD) Kabupaten Tolikara di Pengadilan Tinggi Jayapura senin mendatang agar dapat dibatalkan karena pelaku korupsi utama tidak dihadirkan.
Selakun Tokoh Masyarakat Tolikara Ismail Kogoya mengatakan bahwa kepada masyarakat Papua khususnya Tolikara peryataan ini pihaknya bukan menjatuhkan siapapun, tapi ini sebagai bukti keprihatinan masyarakat dengan daerah Tolikara tidak ada pembangunan dan adanya korupsi hak masyarakat.
“Kami minta sidang atas nama Piter harus di batalkan karena Piter bukan sebagai tersangka tapi dia asalah saksi, harus hadirkan Bupati Usman Wanimbo karena Usman adalah pelaku bukan Piter maka kami minta sidang harus di batalkan,” katanya saat jumpa Pers di Prima Garden Abepura, Jumat (9/8).
Ia meminta agar hari Senin (12/ saat sidang harap dihadirkan Usman sebagai tersangka, karena selama tuju kali dipangil tidak hadir.
“Hukum adalah panglima yang tertinggi, maka setiap pejabat siapapun harus dikenakan hukum sebaik mungkin, maka Pengadilan, Kejasaan dan Polda harus segera hadirkan Usmdi pengadilan pada saat sidang,” paparnya.
Selaku Angota FPP Otte Kogoya mengatakan selama ini telah dilakukan aksi karena masyarakat mencari keadilan di negara ini.
“Kami suda miliki bukti dari slip setoran, rekening koran dan lainya, maka Kejaksaan dan Polda kami minta hari senin itu batalkan sidang, karena aktor korupsi itu tidak dihadirkan,” katanya.
Ia menilai Kabupaten Tolikara lebih tinggi umurnya dari Mamberamo Tengah dan Lanny Jaya yang baru berdiri tapi ada pembangunan yang nampak sementara Tolikara tidak ada sama sekali.
“Tolikara itu dana besar tapi masyarakat masih jalan kaki dengan jalan rusak dan penyakit banyak, banyak kematian, maka kami minta hari Senin itu dibatalkan sidang karena, Usman pelaku utama tidak hadir, kalau sidang tetap jalan kami rakyat Tolikara akan duduk di Polda, Kejaksaan dan penegak hukum harus adil kepada rakyat,” paparnya.
Sementara itu Tokoh Pemuda Tolikara lainnya Yance Weya mengatakan masyarakat menuntut hak – hak mereka yang dirampas oleh Bupati Tolikara.
“Kami menuntur karena bukti korupsi dari data hukum, SP2D, pengalihan dana, slip Setoran dan rekening koran sudah jalan datanya di Polda dan Kejaksaan, maka kami mohon harus tunjukkan keadilan. Kapolda, Kejaksaan dan Pengadilan saat sidang harus kerja sesuai dengan hukum, kami minta Usman harus hadir dalam sidang dan harus tindak lanjuti segera karena Pak Usman harus di proses dan Piter Wandik sebagai saksi maka kami minta sidang ini harus diproses secepat mungkin,” paparnya. (oel/gin).
