JAYAPURA-DPR Papua bergerak cepat membahas aspirasi penolakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Dari aspirasi yang terkumpul langsung dirangkum dan pada Rabu (9/3) kemarin aspirasi tersebut langsung diserahkan kepada salah satu wakil Papua di DPD RI, Yoris Raweyai. Yoris sendiri siang kemarin mendatangi kantor DPR Papua dan bertemu dengan Yunus Wonda, Elvis Tabuni dan beberapa anggota DPRP lainnya.
“Ada beberapa poin namun salah satunya yang kemarin disampaikan oleh kelompok masyarakat yang berdemo,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, kemarin.
Dari pertemuan ini Yunus menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat di Papua terus menyuarakan penolakan DOB dan pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara keseluruhan. Yunus menyatakan jangan mengambil kesimpulan hanya karena bertemu satu kelompok atau satu dua tokoh karena jika terjadi konflik maka yang akan menghadapi adalah pemerintah di Papua termasuk DPRP. Bukan dihadapi pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat harus melihat apakah konflik ini akan terus terjadi. Sebab ada kelompok yang menolak dan suara mereka juga perlu dipertimbangkan, jangan sampai mengambil keputusan dan akhirnya orang Papua akan saling bentrok dengan orang Papua sementara pemerintah pusat hanya memantau saja,” sindir Yunus.
Di sini Yunus memberi gambaran bahwa belakangan ini banyak konflik terjadi di daerah – daerah. Banyak kekerasan bersenjata yang mengorbankan rakyat sipil, TNI Polri termasuk kelompok berseberangan.
Nah menurutnya mengapa pemerintah pusat tidak menyelesaikan banyaknya konflik dan bara di Papua lebih dulu, barulah memikirkan soal pemekaran. Bagaimana mau membangun Papua seandainya daerahnya tidak aman dan masih berkonflik. Ini artinya kata Yunus, pemerintah pusat mengabaikan kondisi di daerah dan mengambil keputusan sepihak.
“Jadi tidak bisa hanya bertemu satu dua kelompok kemudian menyatakan keputusan. Tidak bisa seperti itu sebab saya sendiri tidak bisa mengatasnamakan Puncak Jaya tapi harus bicara dengan yang lain juga,” imbuhnya.
Ia menyinggung soal UU Otsus yang sempat ditolak oleh masyarakat di Papua, namun pemerintah pusat memilih menutup mata dan melanjutkan undang-undang ini. Jangan sampai soal DOB ini hal tersebut kembali diterapkan dan menimbulkan konflik.
“Kalau konflik terjadi karena keputusan pusat silahkan pemerintah pusat menyelesaikan, jangan kami yang selalu menjadi bulan-bulanan. Jangan ketika konflik justru mengirim pasukan, menambah pasukan akhirnya masyarakat juga yang korban. Ingat Papua ini bukan tempat anjing buruan. Cobalah buat orang Papua mencintai negara ini dan jangan buat kegagalan,” tegas Yunus. (ade/tri)
