*Orang yang Terindikasi Korupsi Hanyalah Dijadikan Sebagai Harta Berjalan
JAYAPURA- Papua Anti Corruption Investigatioan menilai upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi di Papua masih berjalan di tempat. Hal ini diakibatkan daripada berbagai kepentingan yang melandasi satu tindak pidana korupsi yang dianggap dalam rangka penagakan hukum.
Direktur Papua Anti Corruption Investigatioan yang juga Ketua DPC Peradi Kota Jayapura Dr. Anthon Raharusun menyebutkan, penanganan kasus korupsi di Papua baik oleh pihak penyidik Polda Papua ataupun ditingkat Kejaksaan bahkan KPK terkesan tidak dilakukan secara extraordinary crime.
“Kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa, tapi kalau kemudian aparat penegak hukum berkolaborasi atau penanganannya tidak secara serius maka saya melihat penegakan hukum dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia bahkan di Papua terkesan berjalan di tempat,” tegas Raharusun saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (8/2).
Raharusun melihat proses pendekatan hukum kerap dilandasi dengan berbagai kepentingan dari aparat penegak hukum. Maka disitulah kelemahan dalam rangka penegakan tindak pidana korupsi.
“Selama ini banyak kasus korupsi yang mencuat dan aparat penegakan hukum hanya ingin menargetkan terkesan memblow up satu tindak pidana korupsi, tetapi kemudian itu lenyap di tengah jalan,” tatarnya.
Lanjutnya, terkait apa penyebabnya. Itu perlu ditanyakan kembali bagaimana keseriusan aparat penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, penanganan kasus korupsi di Papua pada akhirnya aparat ataupun orang yang terindikasi korupsi hanyalah dijadikan harta berjalan.
“Orang yang terindikasi korupsi hanyalah dijadikan sebagai harta berjalan. Padahal ini tidak boleh terjadi dalam proses penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Karena korups itu sangat menyengsarakan rakyat,” tegasnya.
Harusnya ada upaya yang sangat ekstra extraordinary crime untuk pemberantasan korupsi khususnya di Papua . Sejauh ini banyak perkara korupsi yang diendapkan baik ditindak penyidik polisi, di tingkat Kejaksaan bahkan di KPK sendiri juga mengendapkan perkara itu bertahun tahun.
“Saya kadang tidak percaya ketika aparat penegak hukum memblow up suatu perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar tetapi kemudian perkara itu lenyap di tengah jalan. Inilah yang kerap membuat masyarakat bertanya mengenai sejauh mana penanganan kasus tindakan pidana korupsi,” terangnya.
Dikatakan, dalam penanganan kasus korupsi diperlukan keseriusan daripada penegakan hukum sebagai garda terdepan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jangan hanya gencar dilakukan pemberitaan tetapi juga harus dilakukan penindakan yang tegas, karena korupsi sangat merugikan masyarakat.
“Indeks penanganan kasus korupsi di Papua sangat rendah, bahkan terindikasi banyak kasus korupsi yang diendapkan pada tingkat aparat penegak hukum. Sehingga wajarlah jika masyarakat kerap bertanya sejauh mana penanganan tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya memiliki progres sebagai pertanggung jawaban kepada public penanganan kasus korupsi. Jika itu tidak dilakukan, maka akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penaganan kasus tindak pidana korupsi. “Indeks korupsi di Papua sangat tinggi, namun indeks penangananya menurut saya di bawah standar bahkan sangat memprihatinkan,” pungkasnya. (fia/wen)
