Lebih lanjut, ia mengusulkan agar pengelolaan pos retribusi ini dilakukan bersama Pemerintah Kota Jayapura. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh tidak hanya menguntungkan provinsi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan Kota Jayapura.
“Karena jalan ini berada di wilayah Kota Jayapura, maka kita juga harus memberikan dampak positif bagi pembangunan kota ini,” katanya.
Selain pengelolaan pos retribusi, Jhony juga menyoroti kondisi ruas jalan ring road yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam perawatan saluran pembuangan air. Ia mengungkapkan bahwa setiap kali turun hujan, jalan di sekitar jembatan kerap tergenang air akibat saluran yang tersumbat.
“Kita harapkan ke depan, jalan ini tidak hanya menjadi ikon, tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi pembangunan Papua,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPRP, Supryadi Laling, menegaskan bahwa sudah saatnya Ringroad dikelola secara maksimal. Mengingat kondisi APBD Papua yang terbatas, ia menilai penting bagi DPRP dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam mengelola sumber-sumber PAD yang potensial.
“Bukan hanya dari jalan ringroad, tetapi potensi-potensi PAD lainnya juga harus kita urus agar bisa meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia pun berharap agar Dinas PU Provinsi Papua segera memperbaiki pos retribusi tersebut dan memastikan bahwa keberadaannya tidak menyebabkan kemacetan lalu lintas. “Tentu hal-hal teknis ini ada di ranah Dinas PU. Kami yakin mereka bisa mengelola ini dengan baik agar bisa memberikan pemasukan bagi provinsi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Amos Wenda, menyatakan bahwa pembangunan Pos Retribusi Jembatan Ringroad Teluk Youtefa sebenarnya telah lama direncanakan.
Namun, pengerjaannya terkendala oleh beberapa faktor teknis. Dengan adanya dorongan dari Komisi 4 DPRP, pihaknya kini berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembangunan dan pengelolaan pos tersebut. “Sudah saatnya pos ini kita kelola agar bisa menghasilkan PAD bagi Papua,” kata Amos.
