JAYAPURA-Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Sidang Paripurna Masa Sidang II dengan agenda penyampaian hasil penjaringan aspirasi masyarakat Tabi-Saireri, di Gedung MRP, Senin (4/8).
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penjaringan aspirasi merupakan sarana dialog terbuka antara masyarakat akar rumput dengan MRP. “Di sinilah suara mereka didengar, keluhan dicatat, dan harapan dirangkum menjadi dokumen resmi kelembagaan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa untuk triwulan ini, MRP mengusung tema Selamatkan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat Papua. Aspirasi yang dihimpun mencakup isu-isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan tanah ulayat, serta peningkatan peran Orang Asli Papua (OAP) dalam pemerintahan dan pembangunan.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh masyarakat adat dan para pemangku kepentingan di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten/kota, yang telah membuka ruang dialog dan memberi masukan secara langsung di lapangan,” tambah Nerlince.
Ia juga mengakui bahwa proses penjaringan tidak lepas dari tantangan, baik dari segi anggaran, keterbatasan waktu, maupun kendala teknis. Namun, menurutnya, semangat kolektif dan keberpihakan terhadap rakyat Papua tetap menjadi roh dari setiap langkah MRP.
JAYAPURA-Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar Sidang Paripurna Masa Sidang II dengan agenda penyampaian hasil penjaringan aspirasi masyarakat Tabi-Saireri, di Gedung MRP, Senin (4/8).
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penjaringan aspirasi merupakan sarana dialog terbuka antara masyarakat akar rumput dengan MRP. “Di sinilah suara mereka didengar, keluhan dicatat, dan harapan dirangkum menjadi dokumen resmi kelembagaan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa untuk triwulan ini, MRP mengusung tema Selamatkan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat Papua. Aspirasi yang dihimpun mencakup isu-isu mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan tanah ulayat, serta peningkatan peran Orang Asli Papua (OAP) dalam pemerintahan dan pembangunan.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh masyarakat adat dan para pemangku kepentingan di tingkat kampung, distrik, hingga kabupaten/kota, yang telah membuka ruang dialog dan memberi masukan secara langsung di lapangan,” tambah Nerlince.
Ia juga mengakui bahwa proses penjaringan tidak lepas dari tantangan, baik dari segi anggaran, keterbatasan waktu, maupun kendala teknis. Namun, menurutnya, semangat kolektif dan keberpihakan terhadap rakyat Papua tetap menjadi roh dari setiap langkah MRP.
