Pihak Sekolah Kerja Sama dengan Puskesmas Setempat
JAYAPURA- Wakil Juru Bicara Satgas Covid 19 Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., menilai bahwa dari aspek kesehatan, sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang bisa kembali dibuka adalah yang berada di zona hijau. Namun, hal ini harus pula diputuskan bersama oleh Satgas Covid 19 kabupaten/kota setempat, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, hingga komite sekolah.
“Dari segi kesehatan, kalau bisa ya SMA dibuka duluan. Tapi, sebelum dibuka, harus dicek dulu protokol kesehatannya sudah siap atau belum, mulai dari jarak tempat duduk dalam kelas, fasilitas cuci tangan, hingga sistem pembelajaran dalam kelas yang kalau bisa itu tidak boleh lama-lama di dalam ruangan,” ungkap dr. Aaron Rumainum, M.Kes., Selasa (5/1) kemarin.
Kemudian, sambung dr. Rumainum, sekolah juga harus bekerja sama dengan puskesmas setempat dalam penanganan Covid 19 di sekolah. Tapi menurut dr. Rumainum, untuk Kota Jayapura sendiri masih merah, sehingga disarankan jangan dibuka .
“Sama satu lagi dari sisi kesehatan, kita harus screening guru dan siswa. Kalau siswanya sakit-sakitan, ya jangan ke sekolah dulu. Berlaku sama untuk guru, kalau memiliki komorbid/penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi, ya jangan dulu,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, menyebutkan bahwa terdapat beberapa poin penting yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri (SKBM) tentang aktivitas pembelajaran tetap muka di sekolah.
Kata Sohilait, poin pertama yakni soal persetujuan kembali dibukanya sekolah untuk pembelajaran tatap muka tidak hanya diputuskan pemerintah daerah, melainkan keputusannya melibatkan pihak sekolah hingga komite sekolah yang menjadi perwakilan orang tua murid.
“Demikian, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, namun tidak diwajibkan. Artinya, keputusan akhir itu tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman, maka siswa dapat melanjutkan proses belajar di rumah,” jelas Christian Sohilait, Senin (4/1) kemarin.
Selain itu, terang Sohilait, persyaratan perihal kesehatan dan keselamatan siswa maupun tenaga pengajar juga wajib dipenuhi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai contoh, sambung Sohilait, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh lebih dari 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid 19 di lingkungan sekolah.
“Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pandemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung dengan baik,” pungkasnya. (gr/gin)
