JAYAPURA-Ketua Komisi II DPR RI, Ahmmad Doli Kurnia mengatakan pemerintah di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB), dalam hal ini Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, kurang gereget membangun daerahnya masing masing.
Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.
Karena itu, sebagai penggagas lahirnya DOB tersebut, pihaknya merasa kecewa dengan ke-4 pemerintah daerah tersebut. Didalam UU jelas perintahnya 3 tahun pasca pemekaran, maka semua fasilitas pendukung harus ada, tapi dari hasil tinjauan kami di lapangan belum ada satupun yang bangun, khususnya Kantor Gubernur,” kata Doli saat berkunjung ke Jayapura, Papua, Jumat (31/5) lalu.
Sebagai penggagas sekaligus Ketua tim pembentukan Undang Undang untuk DOB merasa tanggungjawab atas pembangunan 4 Provinsi di Bumi Cendrawasih tersebut, dia minilai hal itu bagian dari kegagalan pemerintah daerah terhadap semantag pembangunan di Tanah Papua.
Karena tujuan dari pemekaran tersebut, selain membuka isolasi, tapi juga mendorong pembangunan di tanah Papua, namun dengan melihat konsep kerja daei pemerintah daerah yang sangat minim terhadap progam pembangunan, Doli merasa kecewa atas hal ini.
“Baru baru inikan sudah Pileg, lantas kalau tidak ada kantor pemerintahan, bagaimana natinya anggota DPRD ini bekerja, inilah yang kami minta agar lemerintah daerah di DOB harus lebih giat membangun daerahnya,” tegas Doli.
Dikatakan dari hasil tinjauan lapangan lambanga pembangunan di daerah otonomi baru ini bukan karena kekurangan lahan untuk pembangunan, tapi minimnya koordinasi antara lemerintah daerah dengan lemerintah pusat.
“Karena saat kami turun ke lapangan, kami tanya terkait lahan, tidak ada yang bermasalah, namun ini terjadi karena kurangnya komunikasi,” jelasnya.
Ia pun meminta pasca pemilihan presiden dan legislatif, serta menghadapi pilkada serentak 2024 ini. Pemerintah daerah otonomi baru wqjib membangun fasilitas pemerintah. Karena itu akan menunjang pelaksanaan pemerintahan didaerah tersebut.
“Memang di semua provinsi baru ini OPD OPD nya sudah ada tapi fasilitas lendukungnya belum ada yang bangun, kami mimta di tahun 2024 ini harus bekerja secara maksimal, karena sebentar lagi ada Gubernur defenitif, kalau tidak ada kantor lantas mereka kerja bagaimana,” tandasnya. (rel)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
