alexametrics
29.7 C
Jayapura
Monday, May 23, 2022

Jika Putera Papua Mampu Jangan Dibatasi

JAYAPURA-Proses pemilihan ketua Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) Provinsi Papua lewat musyawarah provinsi ke 10 diharapkan bisa tetap mengusung semangat affirmative khususnya kepada putera puteri asli Papua.

  Jika memang ada sosok putera-puteri Papua yang mampu memimpin maka diharapkan ini bisa diberi ruang sebesar-besarnya. Hal tersebut disampaikan legislator Papua jalur pengangkatan, Yonas Nusi. Ia mendorong agar ada anak asli Papua yang memimpin lembaga ini.

    “Bukan permintaan yang berlebihan, karena saya pikir di lembaga jasa  konsultan maupun kontraktor juga memberi ruang yang sama. Akan menjadi pertanyaan apabila dalam tubuh Inkindo  tidak melakukan hal serupa,” jelas Yonas Nusi kepada wartawan di Kotaraja, Kamis (3/3).

Baca Juga :  Perekrutan PAC Harus Maksimal

   Musprov sendiri akan digelar pada Sabtu (5/3) di Jayapura. Yonas mengaku memantau proses ini dan tetap menginginkan agar lembaga ini dipimpin oleh putera – puteri Papua. Semangat proteksi dan affirmative terhadap orang asli Papua yang diusung oleh gubernur dianggap perlu didukung dan ia meyakini sosok OAP juga bisa memimpin lembaga – lembaga seperti yang disebutkan di atas.

  “Saya pikir selama 10 tahun Inkindo di Papua sudah cukup mempersipakan anak anak Papua untuk memimpin organisasi ini di tanahnya sendiri dan kita perlu membangun rasa percaya diri mereka untuk memimpin. Ini dimulai dengan diberi mereka kepercayaan. Saya berbicara ini tidak hanya untuk Inkindo tetapi semua lembaga,” beber Yonas Nusi.

Baca Juga :  Kebersihan di Pasar Hamadi Memprihatinkan

    Anggota DPR Papua yang juga menjabat sebagai Ketua Barisan Garuda Merah Putih ini mengatakan bahwa  banyak anak Papua yang menjadi konsultan dan terlibat dalam berbagai pembangunan di Papua dan siapapun dia perlu diberi kesempatan untuk memimpin.

  “Saya beberapa kali berdikusi dengan mereka yang bekerja sebagai konsultan, kontraktor dan mendengar ide serta gagasan untuk membangun daerahnya dan itu perlu diberi ruang,” imbuhnya.

   Ia  tak ingin karena regulasi atau karena AD/ART akhirnya mengganjal semua mimpin – mimpi anak Papua. “Saya berharap pimpinan di pusat dan daerah memberi peluang dan ruang bagi anak daerah dalam musyawarah ini,” pungkasnya. (ade/tri)

JAYAPURA-Proses pemilihan ketua Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) Provinsi Papua lewat musyawarah provinsi ke 10 diharapkan bisa tetap mengusung semangat affirmative khususnya kepada putera puteri asli Papua.

  Jika memang ada sosok putera-puteri Papua yang mampu memimpin maka diharapkan ini bisa diberi ruang sebesar-besarnya. Hal tersebut disampaikan legislator Papua jalur pengangkatan, Yonas Nusi. Ia mendorong agar ada anak asli Papua yang memimpin lembaga ini.

    “Bukan permintaan yang berlebihan, karena saya pikir di lembaga jasa  konsultan maupun kontraktor juga memberi ruang yang sama. Akan menjadi pertanyaan apabila dalam tubuh Inkindo  tidak melakukan hal serupa,” jelas Yonas Nusi kepada wartawan di Kotaraja, Kamis (3/3).

Baca Juga :  Jembatan Kali Buaya Kian Menghawatirkan

   Musprov sendiri akan digelar pada Sabtu (5/3) di Jayapura. Yonas mengaku memantau proses ini dan tetap menginginkan agar lembaga ini dipimpin oleh putera – puteri Papua. Semangat proteksi dan affirmative terhadap orang asli Papua yang diusung oleh gubernur dianggap perlu didukung dan ia meyakini sosok OAP juga bisa memimpin lembaga – lembaga seperti yang disebutkan di atas.

  “Saya pikir selama 10 tahun Inkindo di Papua sudah cukup mempersipakan anak anak Papua untuk memimpin organisasi ini di tanahnya sendiri dan kita perlu membangun rasa percaya diri mereka untuk memimpin. Ini dimulai dengan diberi mereka kepercayaan. Saya berbicara ini tidak hanya untuk Inkindo tetapi semua lembaga,” beber Yonas Nusi.

Baca Juga :  Pemuda IPMK Harus Bebas Narkoba

    Anggota DPR Papua yang juga menjabat sebagai Ketua Barisan Garuda Merah Putih ini mengatakan bahwa  banyak anak Papua yang menjadi konsultan dan terlibat dalam berbagai pembangunan di Papua dan siapapun dia perlu diberi kesempatan untuk memimpin.

  “Saya beberapa kali berdikusi dengan mereka yang bekerja sebagai konsultan, kontraktor dan mendengar ide serta gagasan untuk membangun daerahnya dan itu perlu diberi ruang,” imbuhnya.

   Ia  tak ingin karena regulasi atau karena AD/ART akhirnya mengganjal semua mimpin – mimpi anak Papua. “Saya berharap pimpinan di pusat dan daerah memberi peluang dan ruang bagi anak daerah dalam musyawarah ini,” pungkasnya. (ade/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/