JAYAPURA – Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyebut penanganan inflasi di daerah diperlukan kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Mulai dari melakukan operasi pasar, gerakan pasar murah (GPM) serta usaha kongkrit pengendalian inflasi di daerah.
“Pada prinsipnya Pemprov siap melaksanakan hal-hal yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri,” ucap Walilo saat mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi, di kantor gubernur, Selasa (31/12).
Sementara itu, rapat koordinasi yang dipimpin Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw berkaitan dengan langkah konkret pengendalian inflasi. Dalam rapat tersebut, berbagai strategi dirumuskan untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Tomsi menegaskan perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam memberikan perhatian pada pasokan daging sapi untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) dalam menjaga ketahanan pangan.
Tomsi Tohir juga menekankan perlunya antisipasi kenaikan harga minyak goreng “Minyakita” dan komoditas yang cenderung melampaui harga eceran tertinggi (het) serta melakukan mitigasi risiko terhadap potensi kerugian petani akibat perubahan cuaca ekstrem pada rencana panen pada awal tahun 2025.
”Pemerintah daerah perlu mengevaluasi pasokan, kebutuhan, neraca, distribusi sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2025. Memantau secara rutin data BMKG tentang curah hujan Desember hingga Januari untuk antisipatif panen,” terangnya.
Juga melakukan optimasi lahan rawa, pencetakan sawah serta memantau kondisi pasokan dan harga pangan pasca Natal dan Tahun Baru (Nataru). (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
