Site icon Cenderawasih Pos

BEM dan DPM FKIP Uncen Desak Pelaku Pembunuhan Staf Bawaslu Diproses

BEM dan DPM FKIP Uncen saat gelar aksi damai di Gapura Uncen Abepura, Jumat (30/8). (foto: Karel/Cepos)

JAYAPURA-Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen menggelar aksi demo damai di Gapura Uncen Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (30/8).

   Aksi tersebut menuntut pelaku penembakan terhadap staf Bawaslu dan warga sipil pada Selasa, (20/8)  lalu  di Yahukimo, Kabupaten Papua Pegunungan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Melalui pernyataan sikap, yang ditandatangani oleh BEM dan DPM FKIP Uncen dan Korlap Umum Robby Wanimbo mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap kedua korban tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

   Selain itu, mereka juga mendesak HAM PBB segera ke Papua untuk menginvestigasi kasus pelanggaran HAM selama ini, serta tuntutan lain yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut. “Stop kekerasan terhadap warga sipil di Papua,” tegas Robby..

   Dikatakan aksi penembakan terhadap petugas bawaslu Kabupaten Yahukimo dan 1 orang warga sispil di  depan Pos Brimob Sekla atau Kompleks depan Gereja GIDI Morio, yang menyebabkan staf Bawaslu bernama Thobias Silak meninggal dunia. Sementara  satu warga sipil lainnya kritis ini.

   Menurutnya, kasus ini sebagai  bentuk pelanggaran HAM dan bentuk kekejian militer yang sudah berlangsung lebih dari 60 tahun sejak aneksaasi Papua ketangan Indonesia. Menurut BEM dan DPM peristiwa ini terjadi, karena sikap pemerintah yang menjadikan Papua sebagai wilayah perang, sehingga setiap tahunnya mobilisasi TNI/Polri organik dan non organik semakin meningkat.

  “Kami menilai upaya mobilisasi militer ke Tanah Papua pada dasarnya bukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, tetapi bagian dari bisnis untuk merampas hak orang Papua,” katanya.

   Langkah pemerintah dalam memobilisasi aparat ke Papua bagian dari kegagalan dalam menciptakan kedamaian di tanah Papua. Pemerintah dianggap gagal membangun Papua.

Pemerintah hanya ingin menjadikan Papua sebagai ladang bisnis elit politik.

   Kondisi ini akan semakin perparah jika tidak segera dihentikan. Orang Papua akan semakin ditindas, hak haknya akan semakin dirampas, dan pada akhirnya rakyat Papua akan hidup menderita di atas kekejian militeristik ini.

  Karena itu,  melalui aksi demo damai tersebut BEM DPM FKIP Uncen itu meminta negara memberi ruang dialog kepada rakyat Papua sebab masalah Papua adalah masalah politik.

  “Kami meminta Dewan HAM PBB datang ke Papua untuk investigasi independen terkait kasus pelanggaran HAM di Papua,” tandasnya.

   Aksi penuntutan terhadap pelaku pembunuhan staf bawaslu dan warga sipil itu berlansung mulai pukul 09.00-Pukul 12.00 WIT. Aksi inipun tidak menganggu mobilitas warga di daerah Abepura, setelah melakukan orasi, masa pada akhirnya membubarkan diri dengan aman. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version