Suasana Kuburan Buper Waena Buper Waena. (Foto: Dokumen for Cepos)
Perlu Tanggapan Serius dari Pemerintah Kota Jayapura
JAYAPURA- Biaya kuburan di Buper Waena dinilai semakin mahal. Awalnya, ditetapkan Rp 2 juta untuk satu liang lahat, kini meningkat dua kalilipat menjadi Rp 4 juta per liang.
Kumar yang merupakan warga kota Jayapura menyampaikan keluahannya terkait mahalnya biaya kuburan islam yang terletak di Buper Waena, Senin (1/8).
Dikatakannya bahwa sejak awal dibukanya lahan kuburan tersebut oleh pemerintah kota misinya itu adalah meringankan beban masyarakat dan itu sesuai karena biaya untuk hanya Rp 2 juta.
Namun akhir akhir ini harga tersebut tidak lagi berlaku tapi justru adanya kenaikan hingga Rp 4 juta/ liang lahat. Kumar pun mempertanyakan siapa pengelolaan resmi dari pada lokasi kuruban islam di Buper. Dirinya meminta kepada pemerintah kota harus segera melakukan tindakan yang serius terkait persoalan ini. “Sebenarnya ini kebijakan dari pemerintah kota atau oknum yang melakukan pungutan liar,” ujar Kumar Kepada wartawan, di Jayapura, senin, (1/8).
 Kumar pun mengungkapkan biaya pekuburan Islam buper ini tidak sesuai dengan misi awal dari dari Wali Kota Jayapura yang ingin meringkankan masyarakat di Kota Jayapura, namun yang terjadi akhir akhir ini justru pungutan liar dari oknum yang tidak bertanggung jawab semakin marak.
Dikatakan, dengan kondisi keuangan seperti sekarang ini biaya sebesar Rp 4 juta seperti itu sangat berat bagi masyarakat berekonomi lemah.”Kami rasa ada yang memanfaatkan keadaan dengan melakukan pungutan liar di tempat itu, sangat tidak elok rasanya,” ujarnya.
Diapun mempertanyakan apakah ada biaya operasional pengelolaan pekuburan seperti honor tenaga gali, honor penjaga, honor pembersihan lahan, di ambil dari biaya yang dibayarkan oleh masyarakat yang menggunakan kuburan tersebut, sebab biaya dikuburan umum Islam di Buper Waena saat ini sangat tidak sesuai dengan misi awal.
“Jika semua biaya diatas tercover dalam APBD Kota Jayapura harusnya tidak mahal seperti sekarang ini,” ujarnya.
Kumar juga minta perlu adanya tanggapan serius dari pihak legislatif atas persoalan ini, karena menurut dia hal ini perlu dibuatkan Perda agar sistem adimintrasinya itu jelas.
“Kami minta juga kepada DPRD untuk melihat perosalan ini, karena tanpa mereka suara kami tidak akan didengar,” ujar Kumar. (rel)
