JAYAPURA-Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua yang berlokasi di Entrop dipalang pegawainya. Hal ini buntut dari kekecewaan terhadap pejabat yang baru dilantik menggantikan Suzana Wanggai.
Kabid Pengelolaan Batas Wilayah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua, Dolfinus Kareth menyampaikan, pejabat yang baru saja dilantik melakukan pembohongan publik. Dari sisi administrasi, ia bukan Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Keerom, dia sudah non job sejak 9 Maret 2022.
“Kami merasa kesal dengan pejabat baru yang dilantik, beliau statusya bukan pejabat definitf. Dia sudah dinonjobkan di Kabupaten Keerom sebagai Kepala Badan Perbatasan Kabupaten Keerom dan diganti pada 9 Maret Tahun 2022,” kata Dolfinus kepada wartawan.
Sebagaimana kata Dolfinus, Pejabat Pengelola Perbatasan Kabupaten Keerom saat ini adalah Noak Wasanggai. Dimana SK dan salinannya ada pada mereka. Bukan hanya masalah administrasi, yang membuat pegawai Kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua kecewa dengan pejabat baru ini. Dimana ketika ibu Suzana Wanggai sedang menjalankan tugas mewakili Pemerintah Provinsi Papua di Peru, pejabat baru sudah datang di Kantor.
“Saat ibu Susi menjalankan tugas kedinasan yang diperintahkan Gubernur Papua mewakili pemerintah Provinsi Papua untuk menyampaikan masalah lapisan ozon di Peru, ia sudah datang di Kantor sekitar tanggal 15. Padahal, yang bersangkutan dilantik pada tanggal 14,” terangnya.
Harusnya kata Dolfinus, pejabat baru bertindak setelah adanya serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru. Bukan langsung melakukan pengecekan gedung hingga keuangan.
“Yang seharusnya secara etika dia (Joko-red) sabar menunggu pejabat lama ada di tempat, lalu bisa melakukan serah terima jabatan secara baik-baik, setelah itu silahkan beliau melakukan visi misinya dan rencana dia kedepannya seperti apa,” ungkapnya.
“Hari ini kami melakukan pemalangan wujud dari kekecewaan kami, juga atas pemukulan yang dilakukan terhadap salah satu penjaga kantor,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Falda Hikoyabi merasa kecewa atas pergantian yang terjadi. “Sebagai pemimpin yang baru dilantik, harusnya dia datang dengan rendah hati. Bukan datang dan langsung berkata yang tak sepantasnya, datang dengan program dan misinya untuk memberikan perubahan di badan ini,” ucapnya.
Falda sendiri tidak permasalahkan pergantian, namun menurutnya berikanlah sosok figure yang bisa memberikan perubahan terutama di kawasan-kawasan perbatasan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Suzana Wanggai. “Seorang figure yang ganti Suzana wanggai harusnya senior yang ada di Badan Perbatasan yang sudah dibina dan dipoles sedemikian rupa oleh ibu Suzana,” ucapnya.
Falda juga mengaku kecewa terjadi pemukulan terhadap seorang penjaga kantor Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua.“Dia seorang pimpinan yang tidak pantas berada di badan ini, dia menunjukkan otoriternya,” tegasnya.
Secara terpisah, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menanggapi penolakan pergantian sebagian OPD ia menyebut hal itu akan ditampung. “Proses sedang berjalan dan hal hal yang dianggap belum menerima, akan tampung oleh Sekda dan kemudian diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.
Sementara itu, pejabat baru Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua saat hendak dikonfirmasi, tidak terlihat di kantor saat terjadi pemalangan. (fia/tri)
