Friday, November 22, 2024
33.7 C
Jayapura

Anggaran Berkurang Banyak, Harus Kreatif Cari Sumber Lain

Poksus Soroti Penertiban Plat Nomor Luar

JAYAPURA – Salah satu anggota Kelompok Khusus DPPR Papua, Yonas Nusi mengingatkan untuk pemerintah Provinsi Papua agar bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul dilakukannya pengurangan dana APBD maupun dana Otsus untuk Papua induk.

   Pasca pemekaran kata Yonas, pemerintah tidak lagi mentransfer dana melalui provinsi induk melainkan langsung ke provinsi yang telah dimekarkan dan kondisi ini mau tidak mau telah terjadi gejolak, karena ketidaksiapan dari  provinsi induk dengan pemotongan anggaran yang cukup signifikan.

   Dari Rp 8,9 triliun turun menjadi Rp 2,1 triliun, sementara seluruh program dan perencanaan telah diketok dalam sidang. “Harus kami akui banyak sekali persoalan yang timbul dari pemotongan ini. Pasalnya dari APBD yang sudah ditetapkan tiba-tiba terjadi pemotongan dan ini tak ada koordinasi, sehingga tak ada langkah antisipasi yang bisa diambil,” kata Yonas kepada Cenderawasih Pos di kantor DPRP belum lama ini.

Baca Juga :  Empat Terdakwa Divonis Delapan Bulan

   Karenanya dengan kondisi kurangnya anggaran, ia melihat bahwa sepatutnya ada sumber yang bisa digali oleh provinsi induk.  Salah satu yang disinggung adalah berkaitan dengan penertiban plat nomor kendaraan yang merupakan kendaraan dari luar Papua.

   “Saya melihat ini bisa menjadi satu sumber pendapatan yang baik. Angkanya bisa mencapai miliaran. Ingat kita tak punya sumber lain, semisal tambang atau sumber dari laut. Jadi kami pikir Pemprov perlu melihat peluang – peluang lain,” ujar Yonas.

  Ia menghitung bahwa setiap harinya ada saja kendaraan  dengan plat nomor luar yang wira wiri di Jayapura dan sudah barang tentu pembayaran pajaknya akan  disetor ke daerah dimana kendaraan tersebut dikeluarkan.

Baca Juga :  Baznas Papua Salurkan Santunan Rp 917 Juta Lebih

  “Padahal pakai jalan di Jayapura, tapi pajaknya di setor keluar. Ini harus ditertibkan dan saya melihat banyak sekali yang belum terpungut dengan baik,” bebernya.

Yonas berpendapat jika kendaraan plat luar ini ditertibkan, paling tidak bisa membantu keuangan daerah meski tidak signifikan. “Intinya pemerintah di tahun tahun besok harus jeli. Kita tak bisa lagi berharap digelontorkan anggaran yang besar tapi bagaimana memaksimalkan pajak atau sumber lainnya,” tutupnya. (ade/tri)

Poksus Soroti Penertiban Plat Nomor Luar

JAYAPURA – Salah satu anggota Kelompok Khusus DPPR Papua, Yonas Nusi mengingatkan untuk pemerintah Provinsi Papua agar bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul dilakukannya pengurangan dana APBD maupun dana Otsus untuk Papua induk.

   Pasca pemekaran kata Yonas, pemerintah tidak lagi mentransfer dana melalui provinsi induk melainkan langsung ke provinsi yang telah dimekarkan dan kondisi ini mau tidak mau telah terjadi gejolak, karena ketidaksiapan dari  provinsi induk dengan pemotongan anggaran yang cukup signifikan.

   Dari Rp 8,9 triliun turun menjadi Rp 2,1 triliun, sementara seluruh program dan perencanaan telah diketok dalam sidang. “Harus kami akui banyak sekali persoalan yang timbul dari pemotongan ini. Pasalnya dari APBD yang sudah ditetapkan tiba-tiba terjadi pemotongan dan ini tak ada koordinasi, sehingga tak ada langkah antisipasi yang bisa diambil,” kata Yonas kepada Cenderawasih Pos di kantor DPRP belum lama ini.

Baca Juga :  Baznas Papua Salurkan Santunan Rp 917 Juta Lebih

   Karenanya dengan kondisi kurangnya anggaran, ia melihat bahwa sepatutnya ada sumber yang bisa digali oleh provinsi induk.  Salah satu yang disinggung adalah berkaitan dengan penertiban plat nomor kendaraan yang merupakan kendaraan dari luar Papua.

   “Saya melihat ini bisa menjadi satu sumber pendapatan yang baik. Angkanya bisa mencapai miliaran. Ingat kita tak punya sumber lain, semisal tambang atau sumber dari laut. Jadi kami pikir Pemprov perlu melihat peluang – peluang lain,” ujar Yonas.

  Ia menghitung bahwa setiap harinya ada saja kendaraan  dengan plat nomor luar yang wira wiri di Jayapura dan sudah barang tentu pembayaran pajaknya akan  disetor ke daerah dimana kendaraan tersebut dikeluarkan.

Baca Juga :  Anti Bullying dan Cegah Penyalahgunaan Narkoba

  “Padahal pakai jalan di Jayapura, tapi pajaknya di setor keluar. Ini harus ditertibkan dan saya melihat banyak sekali yang belum terpungut dengan baik,” bebernya.

Yonas berpendapat jika kendaraan plat luar ini ditertibkan, paling tidak bisa membantu keuangan daerah meski tidak signifikan. “Intinya pemerintah di tahun tahun besok harus jeli. Kita tak bisa lagi berharap digelontorkan anggaran yang besar tapi bagaimana memaksimalkan pajak atau sumber lainnya,” tutupnya. (ade/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya