MIMIKA – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir mengatakan bahwa saat ini lelang penerbangan perintis ke wilayah-wilayah terpencil Mimika sedang dalam proses. Hal itu disampaikan Jania Basir kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di halaman kantor Pusat Pemerinthan Kabupaten Mimika, Senin (26/5) kemarin.
“Masih berproses di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik-red). Waktu RPJMD saya sudah jelaskan saat itu,” ujar Jania singkat.
Dieritakan sebelumnya, pada Selasa 24 April 2025 lalu masyarakat dari empat distrik di wilayah pegunungan Mimika melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Adapun masyarakat yang tergabung adalah dari Distrik Tembagapura, Distrik Hoya, Distrik Jila, dan Distrik Alama dengan mengatasnamakan 47 kampung.
Mereka datang ke Kantor Dinas Perhubungan melakukan unjuk rasa dengan membawa 3 poin tuntutan yang berkaitan dengan kesenjangan penerangan ke wilayah pegunungan Kabupaten Mimika.
Diantaranya adalah meminta Pemkab Mimika stop stigma daerah pedalaman 4 distrik menjadi zona merah, Dinas Perhubungan segera buka akses pelayanan transportasi udara subsidi, dan segera menyelesaikan proses pembangunan di Distrik Hoya dan Alama dan verifikasi, registrasi lapangan terbang yang sudah dibangun di Distrik Jila, Bandara Noemun.
MIMIKA – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir mengatakan bahwa saat ini lelang penerbangan perintis ke wilayah-wilayah terpencil Mimika sedang dalam proses. Hal itu disampaikan Jania Basir kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di halaman kantor Pusat Pemerinthan Kabupaten Mimika, Senin (26/5) kemarin.
“Masih berproses di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik-red). Waktu RPJMD saya sudah jelaskan saat itu,” ujar Jania singkat.
Dieritakan sebelumnya, pada Selasa 24 April 2025 lalu masyarakat dari empat distrik di wilayah pegunungan Mimika melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika. Adapun masyarakat yang tergabung adalah dari Distrik Tembagapura, Distrik Hoya, Distrik Jila, dan Distrik Alama dengan mengatasnamakan 47 kampung.
Mereka datang ke Kantor Dinas Perhubungan melakukan unjuk rasa dengan membawa 3 poin tuntutan yang berkaitan dengan kesenjangan penerangan ke wilayah pegunungan Kabupaten Mimika.
Diantaranya adalah meminta Pemkab Mimika stop stigma daerah pedalaman 4 distrik menjadi zona merah, Dinas Perhubungan segera buka akses pelayanan transportasi udara subsidi, dan segera menyelesaikan proses pembangunan di Distrik Hoya dan Alama dan verifikasi, registrasi lapangan terbang yang sudah dibangun di Distrik Jila, Bandara Noemun.
