MIMIKA – Data Pusat Pemantauan Pencegahan atau Monitoring Center for Prevention (MCP) di Mimika kini baru berada pada angka 17,5 persen. Seperti diketahui, MCP merupakan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong insentif pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil. Petrus Yumte menyebutkan, rendahnya MCP Mimika karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memperhatikan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal menurutnya, pengelolaan APBD bukan hanya melulu mengurus uang namun ada variabel lain yang harus diperhatikan seperti, pengendalian internal, dan banyak hal lain yang melekat pada APBD.
“Variabel-variabel yang melekat ini harus benar-benar diperhatikan. Saya berharap setiap OPD harus bekerja sesuai apa yang telah ditentukan oleh peraturan-undangan yang berlaku, sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal,” kata Petrus, saat ditemui wartawan di Hotel Cartenz Timika, Selasa (23/7/2024).
Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Mimika, Primus Lesomar mengaku telah mengadakan pertemuan pada hari Jumat lalu dengan semua pengampu OPD terkait MPC.
“Kemarin saat pertemuan kita meng-upload dokumen-dokumen yang kurang dan yang diperlukan. Kedepan teman-teman dari inspektorat akan melakukan pendampingan di OPD masing-masing,” bebernya.
Primus mengungkapkan, pada 1 Agustus mendatang, KPK akan datang ke Mimika untuk melakukan asistensi. (wmm/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
