MIMIKA – Para pegawai bagian Sumber Daya Manusia (SDM) pada Setda Kabupaten Mimika menuntut keadilan atas Kepala Administrasi Bagian SDM, Marthinus Nuboba yang dianggap pilih kasih.
Mereka melakukan aksi palang kantor di gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, pada Senin (19/8/2024). Aksi palang kantor itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIT.
Para pegawai tersebut menempel sejumlah kertas berukuran besar yang di dalamnya tertulis, “Kabag SDM pilih kasih memberikan pekerjaan kepada pendatang baru (guru-guru) di SDM, dan mengabaikan kami yang sudah lama bekerja di bagian SDM sebagai anak asli daerah Amungme Kamoro”.
“Ada apa dengan sikap Kabag SDM, sehingga kami tidak diberdayakan”, tanya mereka tegas dalam kertas yang ditempelkan tersebut.
Mereka menuntut agar bendahara Bagian SDM Setda Kabupaten Mimika dikembalikan ke tempat asalnya di Distrik Tembagapura sebab mereka menganggap bendahara tersebut bertingkah layaknya kepala bagian.
“Kembalikan Bendahara ke tempat tugas sebelumnya, di Distrik Tembagapura. Bendahara rasa Kabag,” bunyi tulisan yang ditempelkan, yang juga turut diteriaki oleh seseorang diantara mereka. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak berkantor dan tidak ikut apel selama guru-guru mengerahkan 600 orang yang masih bertugas di Bagian SDM.
Salah satu pegawai Bagian SDM, Setda Kabupaten Mimika, Kevin Nanlohy mengaku sudah mengabdi lama sebagai honorer. Namun, pengabdiannya seolah tak berarti di mata Kepala Bagian yang lantas mengangkat pegawai negeri lainnya yang berlatar belakang guru. “Baru honorer SDM tetap jadi honorer terus, kembalikan lagi guru-guru untuk mengajar, tidak ada lagi guru-guru di SDM,” kata Dia marah.
Namun, sekira pukul 15.00 WIT mereka akhirnya membuka kembali kantor tersebut. Hal itu dibenarkan Koordinator aksi pemalangan, Yohanes Beanal saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Senin sore.
“Sementara kami sudah lepas palang dan kami masih menunggu beberapa hari ke depan untuk pertemuan. Apa yang kami tuntut sudah kami sampaikan dengan catatan Sekda akan menyampaikan langsung ke Pak Bupati. Kalau sudah disampaikan maka kami akan bertemu lagi untuk menyelesaikan apa yang sudah disampaikan,” kata Yohanes.
Ia menjelaskan, para pegawai tersebut melakukan protes karena pengangkatan ASN kuota 600 mestinya menjadi pengajar di sekolah-sekolah. Namun, mereka malah ditempatkan di bagian SDM.
Menurut Yohanes, jika ada pengangkatan ASN di Bagian SDM, maka yang harus diangkat adalah honorer yang sudah mengabdi lama di Bagian SDM. “Memang kami menuntut seperti itu karena kami rasa tidak sesuai. Yang guru-guru harus dikembalikan ke sekolah karena memang latar belakangnya itu guru,” terang Yohanes.
“Jadi memang tidak sesuai, dan mereka ini bukan dari honorer SDM, tidak tahu dari mana tiba-tiba SK keluar dan langsung penempatan di SDM, total ada empat guru semua,” tutupnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos