MIMIKA – Pengurus partai politik (Parpol) maupun anggota partai hingga eks calon anggota legislatif tidak dapat diusulkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur Otonomi Khusus (Otsus) atau jalur pengangkatan.
“Jangan karena gagal pada saat caleg kemarin lalu mau daftarkan diri untuk jadi calon anggota DPRD jalur pengangkatan,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, Selasa (7/5/2024).
Yan menjelaskan, pada proses pelaksanaannya nanti Panitia Seleksi (Pansel) akan melakukan verifikasi terhadap setiap individu yang diusulkan sebagai calon anggota DPRK. Verifikasi itu bertujuan untuk memastikan seorang calon anggota DPRK benar-benar bukan pengurus parpol, anggota parpol maupun eks caleg.
Kemudian, apabila calon anggota DPRK tidak lagi menjadi pengurus parpol, maka perlu dibuktikan dengan yang bersangkutan bukan lagi pengurus parpol setidaknya selama 5 tahun.
Yan menambahkan setelah ada Peraturan Gubernur (Pergub) secara resmi, panitia seleksi dengan surat keputusan (SK) Gubernur Papua Tengah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Pansel terdiri dari perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, MRP, Pemerintah Kabupaten Mimika,Kejaksaan Negeri Mimika dan Akademisi.
Adapun DPRK mendapat jatah 9 kursi atau seperempat dari 35 kursi DPRD jalur Pemilu dengan kesepakatan 3 kursi untuk keterwakilan perempuan dan sisanya dari lembaga adat. (mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MIMIKA – Pengurus partai politik (Parpol) maupun anggota partai hingga eks calon anggota legislatif tidak dapat diusulkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) jalur Otonomi Khusus (Otsus) atau jalur pengangkatan.
“Jangan karena gagal pada saat caleg kemarin lalu mau daftarkan diri untuk jadi calon anggota DPRD jalur pengangkatan,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba, Selasa (7/5/2024).
Yan menjelaskan, pada proses pelaksanaannya nanti Panitia Seleksi (Pansel) akan melakukan verifikasi terhadap setiap individu yang diusulkan sebagai calon anggota DPRK. Verifikasi itu bertujuan untuk memastikan seorang calon anggota DPRK benar-benar bukan pengurus parpol, anggota parpol maupun eks caleg.
Kemudian, apabila calon anggota DPRK tidak lagi menjadi pengurus parpol, maka perlu dibuktikan dengan yang bersangkutan bukan lagi pengurus parpol setidaknya selama 5 tahun.
Yan menambahkan setelah ada Peraturan Gubernur (Pergub) secara resmi, panitia seleksi dengan surat keputusan (SK) Gubernur Papua Tengah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
Pansel terdiri dari perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, MRP, Pemerintah Kabupaten Mimika,Kejaksaan Negeri Mimika dan Akademisi.
Adapun DPRK mendapat jatah 9 kursi atau seperempat dari 35 kursi DPRD jalur Pemilu dengan kesepakatan 3 kursi untuk keterwakilan perempuan dan sisanya dari lembaga adat. (mww)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
