SERUI – Group WhatsApp dihebohkan dengan beredarnya sebuah video dan foto yang memperlihatkan sekelompok warga Kaonda, Distrik Windesi di Kabupaten Yapen mengungsi di tengah hutan. Pengungsian tersebut diduga lantaran aksi penyisiran aparat gabungan pada 1 Desember 2022 lalu.
Dalam postingan tersebut, tercatat ada 61 orang yang terdiri dari anak dan orang dewasa. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih ketika dikonfirmasi membantah adanya penyisiran aparat gabungan di Kampung Kaonda Distrik Windesi.
Menurutnya, keberadaan aparat gabungan beberapa waktu lalu di kampung tersebut, tidak lain untuk melakukan patroli rutin guna menjaga Kamtibmas dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat.
“Kami hadir untuk memberikan rasa aman. Itu bukan penyisiran atau operasi militer. Bahkan kehadiran kami di sana disambut masyarakat dengan hangat,” terangnya.
Terkait dengan pengungsi itu, AKBP Herzoni Saragih mengatakan, akan mengecek, mengingat kasus tersebut serupa pernah terjadi seperti di Sasawa beberapa tahun lalu.
Ia juga menegaskan, Polres Yapen dan Kodim 1709/Yawa pada kesempatan pertama bersama Muspida Kepulauan Yapen melaksanakan rapat koordinasi untuk mengambil langkah starategis bagi warga yang masih berseberangan dan tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia.
“Ini konsepnya seperti di Sasawa, di mana kehadiran TNI-Polri dipelintir oleh oknum yang berbeda ideologi, kemudian memanfaatkan masyarakat untuk pergi mengungsi dan membuat isu adanya operasi militer atau penyisiran aparat gabungan,” tegasnya.
AKBP Herzoni Saragih pun membeberkan beberapa waktu lalu juga ada postingan di media sosial Facebook yang menyebutkan aparat gabungan melaksanakan kekerasan warga di kampung tersebut, namun nyatanya, berita tersebut adalah hoax.
“Kegiatan seperti ini merupakan bentuk provokatif yang bisa mengganggu keamanan,”tegasnya.
AKBP Herzoni Saragih menambahkan, informasi pengungsian itu juga dirinya terima, namun anehnya di bawah laporan tersebut tertera tulisan hastag #IndonesiaPenjajah, #StopOperasiMiliter dan #FreeWestPapua.
“Kalau dilihat dari laporan itu, kita bisa disimpulkan kelompok ini adalah orang-orang yang memiliki ideologi berbeda. Namun mereka tetap warga negara Indonesia yang harus diberikan pemahaman tentang bernegara yang baik,”tegasnya.(gin/tho)
