SENTANI-Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura hingga 19 Mei 2021 baru mencapai 22,66 persen atau sekitar Rp 33 miliar. Tahun ini, Kabupaten Jayapura menargetkan PAD sebesar 153 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura, Teophiluis Tegai menjelaskan, dari keseluruhan terget PAD tahun ini tersebar di 21 pengelola PAD di Kabupaten Jayapura. Di mana terdiri dari 18 OPD pengelola PAD, PLN sebagai BUMN dan tiga BUMD, mulai dari Bank Papua, PDAM dan Perusda Baniau.
“Untuk penetapan target setiap tahun, kita dari Bapenda sebagai koordinator pendapatan daerah melalui mekanisme rapat koordinasi teknis pendapatan daerah,” ujar Teophilus Tegai kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (28/5).
Dia mengakui, jika melihat capaian target yang masih rendah untuk PAD tahun 2021 ini seharusnya menjadi catatan bagi semua pengelola PAD di Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, semua pengelola PAD harus mempunyai komitmen untuk mengejar realisasi sesuai presentase yang diharapkan. “Paling tidak saat ini di angka 42 persen,” singkatnya.
Dikatakan, setiap tahun memang target PAD yang paling besar berada di badan pendapatan asli daerah. Khusus ,tahun ini saja, Bapenda menargetkan sumbangan PAD senilai Rp100 miliar. Diapun sudah membagi habis itu ke empat bidang dan satu sekretariat di instansinya. Dari situ seharusnya, dalam sebulan Bapenda harus mampu mengumpulkan penerimaan senilai Rp 8,3 miliar.
Di Bapenda sendiri capaian penerimaaan dari Rp 100 miliar itu baru mencapai Rp10,7 miliar lebih atau baru mencapai 10.8 persen dari total targetnya.
Dia mengakui, rendahnya capaian target PAD ini juga sangat dipengaruhi oleh etos kerja yang sangat rendah dari seluruh jajarannya di instansi Bapenda itu. Sehingga memang perlu ada langkah tegas dari pimpinan daerah untuk melihat bagian ini.
“Sebagai pimpinan selalu rapat, tapi memang saya lihat ada kemerosotan etos kerja. Memang ini harus ada semacam koreksi total. Saya bicara khusus Bapenda,”ungkapnya.
Sehubungan dengan itu, Bapenda sejauh ini mengelola 10 jenis pajak dan tiga jenis retribusi. Target yang terbesar itu dari pajak restoran, khusus untuk pajak hotel, tempat hiburan, restoran ini sudah dilakukan monitoring oleh tim Kosubga KPK RI, salah satunya dengan pemasangan alat perekam di setiap objek pajak itu. Setidaknya ada sekitar 135 wajib pajak yang sudah dipasang.
“Ini juga seharusnya kita dari Bapenda harus kontrol, tapi ini tidak dilakukan oleh bidang yang yang bersangkutan. Sehingga sudah otomastis akan berpengaruh pada penerimaan,” bebernya. (roy/tho)
