SENTANI-Kinerja Pj. Bupati Jayapura Triwarno Purnomo selama 3 bulan dalam menjalankan tugas pemerintahan telah dievaluasi oleh Mendagri minggu lalu di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus dari Fraksi Bhineka Tuggal Ika Partai Golkar Sihar L.Tobing mengatakan, selama 3 bulan Triwarno Purnomo diberikan kepercayaan pemerintah oleh pusat memimpin Kabupaten Jayapura, dianggap masih normatif dan tidak ada hal yang menonjol.
Diungkapkan, usai dilakukan evaluasi kinerja, dengan membawa pimpinan OPD tertentu, sampai saat ini belum ada laporan apa saja hasil dari evaluasi kinerja Pj Bupati Jayapura. Baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
Padahal ini sangat penting, karena dewan juga butuh informasi apa saja hasil evaluasi dan disampaikan kepada masyarakat maupun bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi dewan, juga untuk membangun Kabupaten Jayapura.
“Baru-baru ini memang kinerja pemerintahan Pj Bupati Jayapura dievaluasi oleh Kemendagri dan kami juga belum tahu hasil dari evaluasi tersebut di triwulan pertama itu apa,”kata Sihar L. Tobing, S.H.,yang juga dipercaya memimpin Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (19/5).
Diakui, sebenarnya sebagai lembaga daerah ia pikir wajar tahu apa hasil dari evaluasi tersebut, karena dulu waktu pengusulan Pj melibatkan DPRD walaupun bukan pilihan DPRD yang tidak diakomodir oleh Kemendagri. Tapi ini sama-sama lembaga daerah, jadi perlu tahu apa hasil evaluasi dari Kemendagri
Menurut hematnya, selama ini yang dilakukan Pj Bupati Jayapura masih normatif dan diharapkan ke depan Pj Bupati benar-benar bisa melakukan inovasi dan terobosan, yang bisa membangun Kabupaten Jayapura lebih baik lagi.(dil/ary)
SENTANI-Kinerja Pj. Bupati Jayapura Triwarno Purnomo selama 3 bulan dalam menjalankan tugas pemerintahan telah dievaluasi oleh Mendagri minggu lalu di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus dari Fraksi Bhineka Tuggal Ika Partai Golkar Sihar L.Tobing mengatakan, selama 3 bulan Triwarno Purnomo diberikan kepercayaan pemerintah oleh pusat memimpin Kabupaten Jayapura, dianggap masih normatif dan tidak ada hal yang menonjol.
Diungkapkan, usai dilakukan evaluasi kinerja, dengan membawa pimpinan OPD tertentu, sampai saat ini belum ada laporan apa saja hasil dari evaluasi kinerja Pj Bupati Jayapura. Baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
Padahal ini sangat penting, karena dewan juga butuh informasi apa saja hasil evaluasi dan disampaikan kepada masyarakat maupun bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi dewan, juga untuk membangun Kabupaten Jayapura.
“Baru-baru ini memang kinerja pemerintahan Pj Bupati Jayapura dievaluasi oleh Kemendagri dan kami juga belum tahu hasil dari evaluasi tersebut di triwulan pertama itu apa,”kata Sihar L. Tobing, S.H.,yang juga dipercaya memimpin Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jayapura, Jumat (19/5).
Diakui, sebenarnya sebagai lembaga daerah ia pikir wajar tahu apa hasil dari evaluasi tersebut, karena dulu waktu pengusulan Pj melibatkan DPRD walaupun bukan pilihan DPRD yang tidak diakomodir oleh Kemendagri. Tapi ini sama-sama lembaga daerah, jadi perlu tahu apa hasil evaluasi dari Kemendagri
Menurut hematnya, selama ini yang dilakukan Pj Bupati Jayapura masih normatif dan diharapkan ke depan Pj Bupati benar-benar bisa melakukan inovasi dan terobosan, yang bisa membangun Kabupaten Jayapura lebih baik lagi.(dil/ary)
