JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan sosialisasi Pendidikan Anti korupsi melalui Monitoring Cakupan Penerapan (MCP) KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan, diikuti Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa bersama pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula lantai 2 Kantor Bupati Jayapura, Selasa (17/12/2024) Kemarin.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, MCP KPK ini bisa terlaksana dengan dilakukan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.
Dijelaskan, MCP KPK merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja pencegahan korupsi. Kegiatan ini membutuhkan kolaborasi antarpihak untuk mencapai hasil optimal. “Kita harus bekerja sama untuk mencapai target MCP KPK. Tanpa kolaborasi, kita tidak bisa berhasil,” kata Semuel.
Diakui, Kabupaten Jayapura meraih nilai tertinggi MCP yakni 55 dari 8 kabupaten dan satu kota di Papua, namun masih dianggap rendah. “Kita harus meningkatkan nilai ini menjadi minimal 70,” tambahnya.
Dijelaskan, ada 8 aspek dalam MCP diantaranya yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan transparansi.
JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan sosialisasi Pendidikan Anti korupsi melalui Monitoring Cakupan Penerapan (MCP) KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan, diikuti Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa bersama pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula lantai 2 Kantor Bupati Jayapura, Selasa (17/12/2024) Kemarin.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, MCP KPK ini bisa terlaksana dengan dilakukan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.
Dijelaskan, MCP KPK merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja pencegahan korupsi. Kegiatan ini membutuhkan kolaborasi antarpihak untuk mencapai hasil optimal. “Kita harus bekerja sama untuk mencapai target MCP KPK. Tanpa kolaborasi, kita tidak bisa berhasil,” kata Semuel.
Diakui, Kabupaten Jayapura meraih nilai tertinggi MCP yakni 55 dari 8 kabupaten dan satu kota di Papua, namun masih dianggap rendah. “Kita harus meningkatkan nilai ini menjadi minimal 70,” tambahnya.
Dijelaskan, ada 8 aspek dalam MCP diantaranya yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan transparansi.
