SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si bersama jajarannya melakukan pertemuan khusus dengan pihak pengelola Bandara Sentani dalam hal ini Angkasa Pura1 (AP1). Pertemuan itu dihadiri langsung General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sentani, Agus Budiharto di ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Senin, (14/12) kemarin.
Ditemui wartawan usai rapat tersebut, Bupati Mathius Awoitauw menjelaskan, dalam rapat itu, pihaknya meminta klarifikasi tentang pajak bumi dan bangunan di sekitar Bandara Sentani agar ada kesamaan pendapat antara Angkasa Pura 1 dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura terutama yang terkait dengan potensi pajak yang ada di Bandara Sentani.
“Selama ini kita tidak punya akses untuk masuk ke bandara. Jadi ini kan diawasi oleh KPK, karena itu, KPK berharap Pemkab Jayapura harus punya akses untuk pajak bumi dan bangunan.
Karena itu, apapun yang sudah disepakati bersama harus dipatuhi.” Kita tidak menabrak aturan. Karena itu, kehadiran bandara di Sentani ini ada dampaknya terhadap masyarakat di kabupaten ini,”kata Mathius Awoitauw.
Menurutnya, sementara ini ada beberapa potensi pajak yang sudah dijajaki oleh pemerintah seperti pajak parkir dan restoran, tapi belum masuk pada potensi pajak yang lain yang ada di bandara.
“Masih banyak potensi yang bisa kita garap, makanya kita minta keterbukaan dari Angkasa Pura 1,”tandasnya.
Oleh karena itu, kehadiran Angkasa Pura 1 di Bandara Sentani yang notabene ada di wilayah Kabupaten Jayapura tidak hanya terkesan mengejar bisnis, tapi dia berharap bisa mengakomodir kepentingan daerah.
“Tidak hanya sebagai perusahaan yang bicara tentang bisnis, tapi kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan daerah ini harus diperhatikan,”ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam rapat itu, dia juga menegaskan kembali mengenai hasil koordinasi dengan pemerintah pusat sebelum Bandara Sentani dikelola oleh Angkasa Pura 1, di mana keterlibatan anak-anak dari Orang Asli Papua (OAP) harus lebih mendominasi sebagai tenaga kerja di Bandara Sentani.
Soal keahlian mereka, di situlah peran dari pemerintah dan Angkasa Pura 1 bagaimana memberi pelatihan kompetensi bagi anak-anak Papua.
“Anak-anak di sini punya kemampuan, bisa masuk di situ. Jadi bisnis itu tidak hanya dikuasai oleh kepentingan lain. Ini kita sudah bicara dari 2 sampai 3 tahun yang lalu dengan dengan Kementerian Perhubungan,”bebernya.
Kemudian waktu rencana AP1 masuk, pihaknya sudah sampaikan bahwa pegawai di bandara itu, harus lebih banyak orang asli Papua.(roy/tho)
