Pelaksana tugas harian Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota saat menandatangani dokumen Musrenbang di Lantai Dua Kantor Bupati Jayapura, Jumat (12/4).( FOTO : Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura telah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) selama tiga hari sejak Rabu hingga Jumat (12/4).
Bupati Jayapura, Matius Awoitaw, SE, M.Si dalam sambutannya mengatakan, tidak semua usulan yang disampaikan dari kampung dan distrik harus diakomodir dalam Musrenbang itu.
“Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Jayapura maka tidak semua usulan yang disampaikan diakomodir oleh pemerintah,”ungkap Bupati Matius dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, Demetouw di Kantor Bupati Jayapura, Jumat (12/4).
Dikatakan, yang harus menjadi perhatian utama saat ini adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan harus mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di mana program dan kegiatan yang diakomodir harus mengacu kepada RPJMD ataupun Renstra perangkat daerah yang telah dibahas dalam rencana pembangunan daerah.
“Yang berikut memperhatikan isu-isu prioritas yang terjadi saat ini,” tandasnya.
Adapun isu prioritas yang dimaksudkan oleh orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu seperti bencana banjir bandang dan meluapnya air di Danau Sentani, Go Adipura dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Kemudian yang berikutnya harus ada kepastian bahwa program kegiatan harus benar-benar dalam rangka mencapai target, capaian indikator, capaian tujuan dan sasaran RPJMD.
“Tidak hanya fisik tapi juga harus memperhatikan fungsi yang lainnya,” pungkasnya.(roy/tho)
Pelaksana tugas harian Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota saat menandatangani dokumen Musrenbang di Lantai Dua Kantor Bupati Jayapura, Jumat (12/4).( FOTO : Robert Mboik Cepos)
SENTANI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura telah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) selama tiga hari sejak Rabu hingga Jumat (12/4).
Bupati Jayapura, Matius Awoitaw, SE, M.Si dalam sambutannya mengatakan, tidak semua usulan yang disampaikan dari kampung dan distrik harus diakomodir dalam Musrenbang itu.
“Mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Jayapura maka tidak semua usulan yang disampaikan diakomodir oleh pemerintah,”ungkap Bupati Matius dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Setda Kabupaten Jayapura, Demetouw di Kantor Bupati Jayapura, Jumat (12/4).
Dikatakan, yang harus menjadi perhatian utama saat ini adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan harus mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di mana program dan kegiatan yang diakomodir harus mengacu kepada RPJMD ataupun Renstra perangkat daerah yang telah dibahas dalam rencana pembangunan daerah.
“Yang berikut memperhatikan isu-isu prioritas yang terjadi saat ini,” tandasnya.
Adapun isu prioritas yang dimaksudkan oleh orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu seperti bencana banjir bandang dan meluapnya air di Danau Sentani, Go Adipura dan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Kemudian yang berikutnya harus ada kepastian bahwa program kegiatan harus benar-benar dalam rangka mencapai target, capaian indikator, capaian tujuan dan sasaran RPJMD.
“Tidak hanya fisik tapi juga harus memperhatikan fungsi yang lainnya,” pungkasnya.(roy/tho)
