SENTANI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, menegaskan komitmen penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam seluruh proses pelayanan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Agama.
Ungkapan tersebut, disampaikan Klemens kepada seluruh pegawai Kemenag Kabupaten Jayapura, sembari memberikan motivasi agar setiap pegawai harus melakukan pelayanan berpatokan pada zona integritas.
“Zona Integritas menjadi prinsip utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pelaksanaan program yang melibatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura,” katanya belum lama ini.
Diakuinya, setiap kegiatan pembangunan di Kementerian Agama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip integritas.
“Proses penganggaran di Kementerian Agama cukup kompleks, khususnya terkait legalitas aset. Karena itu, pola rehab menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan,” jelasnya.
Klemens juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dinilai konsisten mendukung program Kementerian Agama, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis integritas.
SENTANI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, menegaskan komitmen penguatan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam seluruh proses pelayanan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Agama.
Ungkapan tersebut, disampaikan Klemens kepada seluruh pegawai Kemenag Kabupaten Jayapura, sembari memberikan motivasi agar setiap pegawai harus melakukan pelayanan berpatokan pada zona integritas.
“Zona Integritas menjadi prinsip utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam pelaksanaan program yang melibatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura,” katanya belum lama ini.
Diakuinya, setiap kegiatan pembangunan di Kementerian Agama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip integritas.
“Proses penganggaran di Kementerian Agama cukup kompleks, khususnya terkait legalitas aset. Karena itu, pola rehab menjadi solusi agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan,” jelasnya.
Klemens juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura yang dinilai konsisten mendukung program Kementerian Agama, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis integritas.
