SENTANI– Semangat kemandirian pangan mulai tumbuh di Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura. Dengan memanfaatkan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp200 juta, pemerintah kampung membuka lahan padi ladang (padi gogo) seluas 3,2 hektare.
Kepala Kampung Lapua, Okto Lambe, mengatakan program ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Dana Desa tahap pertama ini kami fokuskan untuk pengembangan padi ladang agar manfaatnya langsung dirasakan, baik dari sisi pangan maupun pendapatan,” ujarnya di Lapua.
Sebagian anggaran digunakan untuk membeli traktor dan mesin penggilingan padi. Namun, kampung masih kekurangan satu unit mesin perontok sehingga sebagian panen masih dilakukan manual atau menyewa alat dari luar.
“Kami siap membuka lahan hingga 10–20 ribu hektare bila ada dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Untuk sementara, yang siap panen baru sekitar 3 hektare,” jelas Okto.
Hasil panen perdana rencananya akan dikelola melalui BUMKam Lapua. Proses pengelolaan mencakup pengurusan izin, pembuatan brosur, hingga uji kelayakan di Balai POM untuk mendapatkan sertifikat halal. Tahap awal, hasil panen akan diprioritaskan untuk kebutuhan pangan masyarakat Lapua, sebelum nantinya dipasarkan keluar kampung sebagai sumber pendapatan baru.
SENTANI– Semangat kemandirian pangan mulai tumbuh di Kampung Lapua, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura. Dengan memanfaatkan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp200 juta, pemerintah kampung membuka lahan padi ladang (padi gogo) seluas 3,2 hektare.
Kepala Kampung Lapua, Okto Lambe, mengatakan program ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Dana Desa tahap pertama ini kami fokuskan untuk pengembangan padi ladang agar manfaatnya langsung dirasakan, baik dari sisi pangan maupun pendapatan,” ujarnya di Lapua.
Sebagian anggaran digunakan untuk membeli traktor dan mesin penggilingan padi. Namun, kampung masih kekurangan satu unit mesin perontok sehingga sebagian panen masih dilakukan manual atau menyewa alat dari luar.
“Kami siap membuka lahan hingga 10–20 ribu hektare bila ada dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Untuk sementara, yang siap panen baru sekitar 3 hektare,” jelas Okto.
Hasil panen perdana rencananya akan dikelola melalui BUMKam Lapua. Proses pengelolaan mencakup pengurusan izin, pembuatan brosur, hingga uji kelayakan di Balai POM untuk mendapatkan sertifikat halal. Tahap awal, hasil panen akan diprioritaskan untuk kebutuhan pangan masyarakat Lapua, sebelum nantinya dipasarkan keluar kampung sebagai sumber pendapatan baru.
