JAYAPURA- Dua Fraksi Gabungan di DPRD Lanny Jaya sempat melakukan penolakan LKPJ Bupati dan menskors sidang yang digelar di Gedung DPRD Lanny Jaya, minggu lalu. Hal ini karena dewan melihat pembangunan fisik di lapangan tidak sesuai Laporan K eterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom.
Ketua Frasi Gabungan Nawi Abuah Germin Wenda mengatakan dalam sidang pemaparan LKPJ Bupati dari sektor pendidikan, tata ruang kota, jaringan listrik dan telekomunikasi dan infrastruktur banyak catatan yang didapat dalam LKPJ beda dengan kondisi fisik.
“LKPJ luar biasa, tapi isinya sangat berbeda kondisi lapangan, hasil Sidang Penutupan angaran kami ada dua fraksi yang menolak laporan LKPJ bupati dan tiga fraksi yang menerima, yakni Fraksi Demokrat Nasdem dan Fraksi Lanny Jaya Satu dan kami yang menolak Perindo, dan Fraksi Gabungan Nawi Abua,” kata kepada Cenderawasih Pos, melalui HP selulernya.
Yang menjadi alasan penolakan hinga sempat ada skors sidang, dimana Fraksi Nawi Abua meminta dalam pengunaan angaran untuk dana pendidikan di SD, SMP, SMA dalam LKPJ bupati dana banyak dalam LKPJ, tapi fisiknya tidak ada.
“Seluruh PAUD ada dana 10 – 20 juta, tapi kenyataan hanya ada 24 TK Paud saja yang bergerak. Tapi dalam dana kampung ada anggaran bagi TK dan PAUD dan pengunaannya tidak jelas, juga seluruh aspek ingrastruktur banyak jalan yang kami lihat tidak sesuai kenyataan,” katanya.
Sementara untuk angaran penerangan listrik dan air bersih dan lainnya, kenyataanya sampai saat ini penerangan tidak maksimal, sejak masa bupati karateker sampai saat ini penerangan tidak maksimal, dan guru -guru kontrak sekira 200 orang tidak seluruhnya di mengajar di Lanny Jaya.
“Sementara kebijakan pemerintah hanya di dalam kota saja dan dekat jalan padahal di daerah – daerah terbelakang di Kiyawagi tidak jalan sekolah – sekolah, dananya SMP 3 Miliar dan SD 7 Miliar lebih, tapi penerapan di lapangan kami lihat banyak gagal padahal angaran banyak dan banyak sekolah tidak aktif,” katanya.
Sementara dalam aspek penataan ruang, dalam LKPJ dalam Dinas Perubungan dan Dinas Perumahan dan pemukiman itu DPA tidak ada, tapi dalam LKPJ masuk dan ini satu temuan yang luar biasa dan pihaknya meminta pemerintah harus kerja serius.
“Kami lihat banyak hal yang tidak sesuai, padahal Lanny Jaya menerima opini WTP tapi dalam kenyataan fisiknya tidak sesuai,”ujarnya.
Ketua Fraksi Perindo Yeru Murib SIP juga menilai di lingkup Dinas Kesehatan, pembangunan Puskesmas Bungona dan Tiom Olo dalam LKPJ Bupati laporannya 100% tapi kenyataan tidak 100% dan Dinas PUPR untuk jalan Meralgi juga belum beres.
“Saya melihat di angaran 2019 belum diangarkan, dan yang dibongkar sementara bangunan itu kami tahu anggaran tahun 2018 dan mereka menyampaikan anggaran 2019 di LKPJ, ini kami tegaskan ke pemerintah agar anggaran digunakan sesuai fisik yang ada jangan bermain di laporan,” ujarnya yang berharap ada komitmen pemerintah dalam penggunaan anggaran sesuai program untuk kesejahtaraan rakyat Lanny Jaya.
Sementara itu, Plh. Sekda Lanny Jaya Leteren Yijibalom saat dikonfirmasi menyatakan bahwa sidang dewan ini baru yang pertama dan anggota yang protes ini anggota DPR yang baru saja terpilih. Sehingga menurutnya, banyak pernyataan dewan yang disampaikan secara emosional, entah di dasari turun ke lapangan betul atau tidak.
“Kami pemerintah menilai apa benar mereka lakukan pengawasan sampai di tingkat lapangan atau mereka lihat langsung apa tidak? Dan masalah pendidikan itu karena situasi korona, jadi ada guru-guru yang tidak di tempat, itu kami berupayah atasi, ini terjadi selama korona tapi kini mulai baik,”ungkapnya.
Selain itu, lanjut Sekda, Kabupaten Lanny Jaya dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, maka seluruhnya harus menerima dan mensahkan itu. “Jadi kami nilai penolakan yang dilakukan oleh angota DPRD Lanny Jaya dari dua fraksi, itu karena kurang memahami bagian ini, dan kami lihat juga di akhir sidang akhirnya mereka menyetujui untuk menerimahnya,” katanya. (oel/tri)
