NABIRE, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi (Rakor) program pendidikan sekolah gratis jenjang SMA dan SMK Di Timika pada Sabtu, (26/7/2025).
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Mimika. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan, Yulianus Kuayo menjelaskan komitmen pemerintah pada masa kepemimpinan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley yang mendorong program pendidikan sekolah gratis sebagai bagian dari visi-misi Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tengah.
“Pendidikan gratis ini bukan hanya jargon. Ini program nyata yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah mendasar seperti anak putus sekolah, buta huruf, hingga kesenjangan akses di daerah-daerah terpencil,” ujar Yulianus Kuayo.
Kuayo menyampaikan bahwa berdasarkan data Dapodik dan hasil analisis internal, terdapat sekitar 205.000 anak di Papua Tengah yang belum mengenyam pendidikan atau tidak sedang bersekolah.
Mereka terbagi dalam beberapa kategori: Anak yang sama sekali belum pernah masuk sekolah (buta huruf). Anak yang putus sekolah di jenjang SD, SMP, SMA/SMK karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kehamilan remaja, atau pengaruh lingkungan. Lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK.
NABIRE, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi (Rakor) program pendidikan sekolah gratis jenjang SMA dan SMK Di Timika pada Sabtu, (26/7/2025).
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Mimika. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan, Yulianus Kuayo menjelaskan komitmen pemerintah pada masa kepemimpinan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley yang mendorong program pendidikan sekolah gratis sebagai bagian dari visi-misi Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tengah.
“Pendidikan gratis ini bukan hanya jargon. Ini program nyata yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah mendasar seperti anak putus sekolah, buta huruf, hingga kesenjangan akses di daerah-daerah terpencil,” ujar Yulianus Kuayo.
Kuayo menyampaikan bahwa berdasarkan data Dapodik dan hasil analisis internal, terdapat sekitar 205.000 anak di Papua Tengah yang belum mengenyam pendidikan atau tidak sedang bersekolah.
Mereka terbagi dalam beberapa kategori: Anak yang sama sekali belum pernah masuk sekolah (buta huruf). Anak yang putus sekolah di jenjang SD, SMP, SMA/SMK karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kehamilan remaja, atau pengaruh lingkungan. Lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK.
