“Di akhir masa kepemimpinan kami potret itu harus ada sehingga menjadi modal bagi pemerintah selanjutnya dalam membangun titik-titik mana yang dirasa kurang,” ujarnya.
Johannes menyebut pernah membuat kerja sama yaitu program 3M (Membaca, Menulis, Menghitung) untuk jenjang SD. Program ini bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya dan UNICEF ketika itu bersedia memberikan dukungan namun anehnya Pemkab ketika itu malah menolak.
“Sekarang hubungan itu sudah putus. Saya tidak tahu kenapa. Namun, sekarang kami tegaskan, program ini harus dilanjutkan. Kita tidak membayar Unicef. Unicef yang membantu kita secara gratis loh. Apa saya tidak sakit gigi sebagai bupati? Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum,” ucapnya kesal.
Pemkab Mimika menurutnya sudah sepatutnya memiliki data IPM yang mengukur angka kemiskinan, tingkat pendidikan, kemampuan baca tulis siswa dan usia harapan hidup pada 18 distrik.
Data tersebut penting sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi sampai di tingkat paling bawah sehingga dapat diketahui pola yang terjadi dan langkah yang mestinya ditempuh.
“Saya gaungkan pembangunan harus dimulai dari kampung ke kota. Bukan infrastruktur saja, melainkan pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan segala macamnya,” tegasnya. (wmm/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Di akhir masa kepemimpinan kami potret itu harus ada sehingga menjadi modal bagi pemerintah selanjutnya dalam membangun titik-titik mana yang dirasa kurang,” ujarnya.
Johannes menyebut pernah membuat kerja sama yaitu program 3M (Membaca, Menulis, Menghitung) untuk jenjang SD. Program ini bekerja sama dengan Prof Yohanes Surya dan UNICEF ketika itu bersedia memberikan dukungan namun anehnya Pemkab ketika itu malah menolak.
“Sekarang hubungan itu sudah putus. Saya tidak tahu kenapa. Namun, sekarang kami tegaskan, program ini harus dilanjutkan. Kita tidak membayar Unicef. Unicef yang membantu kita secara gratis loh. Apa saya tidak sakit gigi sebagai bupati? Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah secara umum,” ucapnya kesal.
Pemkab Mimika menurutnya sudah sepatutnya memiliki data IPM yang mengukur angka kemiskinan, tingkat pendidikan, kemampuan baca tulis siswa dan usia harapan hidup pada 18 distrik.
Data tersebut penting sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mengidentifikasi sampai di tingkat paling bawah sehingga dapat diketahui pola yang terjadi dan langkah yang mestinya ditempuh.
“Saya gaungkan pembangunan harus dimulai dari kampung ke kota. Bukan infrastruktur saja, melainkan pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan segala macamnya,” tegasnya. (wmm/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
