WAMENA– Himpunan Pengusaha Jayawijaya dan ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya mempertanyakan realisasi APBD TA 2024 yang belum berjalan normal di setiap OPD hingga bulan mei ini sehingga juga mempengaruhi pengadaan barang dan jasa yang terlambat dilakukan pelelangan di LPSE Kabupaten Jayawijaya.
Salah satu pengusaha OAP asal Jayawijaya Benny Wetipo menyatakan baru ditahun ini APBD Kabupaten Jayawijaya belum direalisasi sampai dengan bulan Mei, sehingga mempengaruhi pelelangan barang dan jasa pada setiap OPD, bahkan hak -hak ASN juga belum terealisasi oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait dengan masalah ini.
“Kami minta harus ada kejelasan apabila di waktu kedepan ada temuan terkait pengadaan barang dan jasa kira-kira siapa yang bertanggungjawab ini harus dituangkan dalam surat pernyataan,”ungkapnya dalam orasi di kantor Otonom Pemda Jayawijaya Rabu (23/5) kemarin
Koordinator Aksi Imanuel Ikinea menyatakan menyampaikan ada 7 tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, yang pertama segera merealisasikan APBD Kabupaten Jayawijaya TA 2024, kedua meminta penjelasan jumlah pagu anggaran yang disediakan dalam pengadaan barang dan jasa.
“tuntutan ke tiga minta penjelasan jumlah paket baik secara tender umum, tender terbatas (khusus OAP) dan penunjukan langsung, serta tak melibatkan Pengusaha Non OAPdalam pengadaan paket barang dan jasa,”beber Ikinea
Imanuel menegaskan tututan ke empat meminta jaminan realisasi anggaran, ke lima, tak melibatkan pengusahan yang berdomisili diluar Jayawijaya, enam , tak melibatkan pengusaha dari wadah yang tidak terorganisir secara nasional, tujug , apabila batas waktu yang ditentukan tidak ditindak lanjuti maka pihaknya akan menduduki kantor pemerintah di Jayawijaya.
WAMENA– Himpunan Pengusaha Jayawijaya dan ASN dilingkungan Pemda Jayawijaya mempertanyakan realisasi APBD TA 2024 yang belum berjalan normal di setiap OPD hingga bulan mei ini sehingga juga mempengaruhi pengadaan barang dan jasa yang terlambat dilakukan pelelangan di LPSE Kabupaten Jayawijaya.
Salah satu pengusaha OAP asal Jayawijaya Benny Wetipo menyatakan baru ditahun ini APBD Kabupaten Jayawijaya belum direalisasi sampai dengan bulan Mei, sehingga mempengaruhi pelelangan barang dan jasa pada setiap OPD, bahkan hak -hak ASN juga belum terealisasi oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait dengan masalah ini.
“Kami minta harus ada kejelasan apabila di waktu kedepan ada temuan terkait pengadaan barang dan jasa kira-kira siapa yang bertanggungjawab ini harus dituangkan dalam surat pernyataan,”ungkapnya dalam orasi di kantor Otonom Pemda Jayawijaya Rabu (23/5) kemarin
Koordinator Aksi Imanuel Ikinea menyatakan menyampaikan ada 7 tuntutan yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, yang pertama segera merealisasikan APBD Kabupaten Jayawijaya TA 2024, kedua meminta penjelasan jumlah pagu anggaran yang disediakan dalam pengadaan barang dan jasa.
“tuntutan ke tiga minta penjelasan jumlah paket baik secara tender umum, tender terbatas (khusus OAP) dan penunjukan langsung, serta tak melibatkan Pengusaha Non OAPdalam pengadaan paket barang dan jasa,”beber Ikinea
Imanuel menegaskan tututan ke empat meminta jaminan realisasi anggaran, ke lima, tak melibatkan pengusahan yang berdomisili diluar Jayawijaya, enam , tak melibatkan pengusaha dari wadah yang tidak terorganisir secara nasional, tujug , apabila batas waktu yang ditentukan tidak ditindak lanjuti maka pihaknya akan menduduki kantor pemerintah di Jayawijaya.
