Hari Kedua Penyelesaian Masalah Konflik Wouma- Asolokobal,
WAMENA– Penyelesaian kasus kasus konflik di Wouma kembali dilakukan oleh Pemprov Papua Pegunungan, Pemkab Jayawijaya, Pemkab Lanny Jaya, Polres Jayawijaya dan Polres Lanny Jaya guna menyelesaikan permasalahan yang hingga kini belum ada kesepakataan karena kedua belah pihak belum ada pengakuan.
Akibat dari tak ada pengakuan tersebut Pemprov Papua pegunungan meminta untuk penyelesaiaannya kepada konflik yang terjadi khususnya korban -korban yang luka maupun yang telah meninggal dunia baik dari Kurima, Aslokobal, Wouma dan Lanny Jaya, diketahui bersama dari data kepolisian konflik tersebut menimbulkan korban jiwa 6 orang dengan rincian dari Lanny Jaya 3 orang, Kurima 1 orang, sementara Asotipo dan Asolokobal 2 orang.
PJ Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan pemerintah hadir dan memfasilitasi pertemuan ini untuk mencari solusi agar masalah ini bisa segera diselesaikan, namun kalau tak ada pengakuan seperti ini maka sehingga lebih baik jika dibicarakan dan dirundingkan bersama.
“Dua hari pertemuan di Polres Jayawijaya belum ada hasil, pengakuan dari sopir dan yang punya mobil juga tidak ada, sehingga agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat maka bisa membicarakan masalah konflik,”ungkapnya jumat (21/6) di Polres Jayawijaya.
Di tempat yang sama PJ Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom, menyatakan dari kelompok Lanny Jaya tidak bisa menerima untuk langsung bicara soal konflik tersebut namun harus menyelesaikan akar masalahnya dari kasus lakalantas, pemalangan hingga terjadi bentrok sehingga masalah ini menjadi terang benerang dan bisa didapatkan solusi yang tepat.
“Masyarakat Lanny yang menjadi korban dari konflik ini belum bisa menerima untuk membicarakan korban konflik ini, namun lebih kepada masalah utama penyebab konflik ini, mereka juga tidak mau membebankan kepada pemerintah,”bebernya
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mator, S.Pd , MM menyatakan apa yang sisampaikan oleh Sekda dan Bupati lanny Jaya, terkait dengan belum adanya titik temu diantara masyarakat ia sangat mengerti mengapa kedua kelompok ini tak menginginkan untuk membicarakan denda adat sebab akar masalahnya belum diketahui.
“apa yang disampaikan sudah jelas, semua yang berkumpul ini adalah penduduk Jayawijaya hanya saja kesukuannya yang berbeda, satu suku tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain pasti ada orang lain, oleh karena itu perlu untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya agar bisa mengembalikan situasi keamanan di Jayawijaya,” bebernya
Ia juga melihat jika saat ini sudah banyak korban jiwa dan korban luka yang jatuh dari konflik ini sehingga memang perlu ada jalan keluar yang baik dan dapat diterima semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan kehadiran pemerintah ini untuk menyelesaikan masalah ini sebab pemerintah ada karena masyarakat tidak mungkin jalan sendiri -sendiri.
“kita semua punya tugas menjaga dan melindungi warga republik indonesia, sehingga kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus ini tidak salah sebab ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat,” tutup PJ Bupati Jayawijaya. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
