“Kalau kita lihat struktur tanahnya disana tidak bisa untuk kita membuka perluasan areal perkebunan. Jadi ada pemda melakukan program lain untuk contohnya penganekaragaman pangan. Jadi tidak hanya tanam hipere disana, tetapi ada tanaman lain yang nanti data itu akan disiapkan oleh teman-teman dinas pertanian,”kata Ludya Logo.
Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya, sesuai dengan arahan yang disampaikan Pj Bupati Jayawijaya, terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem ini , telah dilihat ada beberapa indikator. Pertama ketersediaan infrastruktur dasar, bisa mengukur masyarakat itu masuk kategori miskin ekstrem atau tidak.
“ Contoh lain dari ketersediaan terhadap akses pendidikan, kesehatan, sarana infrastruktur ketersediaan air bersih, MCK, dari sisi pemenuhan kebutuhan makanan setiap hari, pendapatan hitungannya per bulan per orang Rp 322 ribuan, jadi kalau hitungannya dalam satu keluarga ada empat orang berarti 1-2,8 juta sekian.”jelasnya
Lanjut Ludya hasil perhitungan itu setalah dilakukan identifikas,i nanti intervensi kebijakan ke masing-masing lokus y sudah bagi per zona di 40 distrik itu akan berbeda. Sehingga kesimpulan umumnya apa yang disampaikan Pj Bupati terkait dengan sinkronisasi program kegiatan yang ada di daerah dan pusat sebenarnya sudah ada, dan sudah sinkron karena sudah tertuang dalam dokumen perencanaan kami dan sudah ada bentuk penganggaran di masing-masing OPD.
“Jadi Tidak ada pergeseran anggaran karena semua sumber dana untuk penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi lebih dominan gunakan sumber dana otsus yang sasarannya langsung ke OAP. Misalkan pembangunan sarpras dinas pendidikan, kesehatan itu ada di DAK, tinggal digeser saja dananya,”tutupnya (jo)
“Kalau kita lihat struktur tanahnya disana tidak bisa untuk kita membuka perluasan areal perkebunan. Jadi ada pemda melakukan program lain untuk contohnya penganekaragaman pangan. Jadi tidak hanya tanam hipere disana, tetapi ada tanaman lain yang nanti data itu akan disiapkan oleh teman-teman dinas pertanian,”kata Ludya Logo.
Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya, sesuai dengan arahan yang disampaikan Pj Bupati Jayawijaya, terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem ini , telah dilihat ada beberapa indikator. Pertama ketersediaan infrastruktur dasar, bisa mengukur masyarakat itu masuk kategori miskin ekstrem atau tidak.
“ Contoh lain dari ketersediaan terhadap akses pendidikan, kesehatan, sarana infrastruktur ketersediaan air bersih, MCK, dari sisi pemenuhan kebutuhan makanan setiap hari, pendapatan hitungannya per bulan per orang Rp 322 ribuan, jadi kalau hitungannya dalam satu keluarga ada empat orang berarti 1-2,8 juta sekian.”jelasnya
Lanjut Ludya hasil perhitungan itu setalah dilakukan identifikas,i nanti intervensi kebijakan ke masing-masing lokus y sudah bagi per zona di 40 distrik itu akan berbeda. Sehingga kesimpulan umumnya apa yang disampaikan Pj Bupati terkait dengan sinkronisasi program kegiatan yang ada di daerah dan pusat sebenarnya sudah ada, dan sudah sinkron karena sudah tertuang dalam dokumen perencanaan kami dan sudah ada bentuk penganggaran di masing-masing OPD.
“Jadi Tidak ada pergeseran anggaran karena semua sumber dana untuk penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, inflasi lebih dominan gunakan sumber dana otsus yang sasarannya langsung ke OAP. Misalkan pembangunan sarpras dinas pendidikan, kesehatan itu ada di DAK, tinggal digeser saja dananya,”tutupnya (jo)
