Kegiatan Pemerintah Yang Masih Dalam Proses Juga Picu Turunnya Daya Beli Masyarakat

WAMENA-Daya beli masyarakat yang menurun di Jayawijaya tak hanya terjadi karena masa Pandemi Covid -19 , namun juga karena program dan kegiatan pemerintah masih dalam proses. Dimana, adanya pemotongan anggaran dari pusat, memaksa Pemkab Jayawijaya melakukan refocusing anggaran.

  Kabid Perdagangan Disnakerindag Jayawijaya Arisman Chaniago mengakui jika peredaran uang di Jayawijaya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu penyebabnya belum jalannya kegiatan proyek atau program kegiatan dari pemerintah, sehingga uang belum beredar di masyarakat masih rendah.

  “Kalau keadaannya masih seperti ini, banyak  pedagang yang bisa bangkrut, untuk membiayai kehidupan sehari -hari saja mungkin sedikit sulit, contoh salah satu pedagang di Pasar Jibama melapor untuk mendapatkan hasil  jual -beli  sampai Rp 100.000 saja masih sulit,”ungkapnya Kamis (20/5) kemarin.

  Ia menyatakan, dampak dari kegiatan pemerintah yang masih dalam proses ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Mungkin birokrasi dari pusat bisa diperpendek karena bulan depan sudah masuk di pertengahan tahun. Pemerintah pusat harusnya  bisa melihat hal ini, sehingga bisa secepatnya diproses.

  “Proses Refocusing yang dilakukan pemerintah daerah karena pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sangat berpengaruh, contoh saja kami di Disnakerindag yang dipotong Rp 375 juta tapi sangat dirasakan karena ada beberapa kegiatan yang hilang,”kata Arisman.

   Dampak daya beli masyarakat yang turun ini, lanjut Arisman, ada pada pedagang pemasok. Sebab, mereka takut mendatangkan barang dalam jumlah besar, atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dikhawatirkan barang bisa kedaluwarsa karena  tidak dibeli. Bahkan, ada laporan  dari beberapa pedagang pemasok jika barang kebutuhan pokok mereka menumpuk di Sentani.

  “Artinya kalau ada penumpukan otomatis pedagang pemasok sudah melihat mungkin sudah ada perbaikan daya beli masyarakat, sehingga mereka meminta bantuan kepada kita bagaimana barang mereka yang menumpuk itu di Sentani bisa terangkut ke Jayawijaya dalam waktu yang tidak terlalu lama,”imbuhnya. 

   Sebelumnya Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, Msi menyatakan pemerintah Jayawijaya saat ini melakukan refocusing  terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021 yang sementara ini telah terpotong 8 persen atau sama dengan Rp 22 milyar, sehingga dengan anggaran yang ada pemerintah harus melihat kembali program kerja yang telah ditetapkan. (jo/tri)

WAMENA-Daya beli masyarakat yang menurun di Jayawijaya tak hanya terjadi karena masa Pandemi Covid -19 , namun juga karena program dan kegiatan pemerintah masih dalam proses. Dimana, adanya pemotongan anggaran dari pusat, memaksa Pemkab Jayawijaya melakukan refocusing anggaran.

  Kabid Perdagangan Disnakerindag Jayawijaya Arisman Chaniago mengakui jika peredaran uang di Jayawijaya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu penyebabnya belum jalannya kegiatan proyek atau program kegiatan dari pemerintah, sehingga uang belum beredar di masyarakat masih rendah.

  “Kalau keadaannya masih seperti ini, banyak  pedagang yang bisa bangkrut, untuk membiayai kehidupan sehari -hari saja mungkin sedikit sulit, contoh salah satu pedagang di Pasar Jibama melapor untuk mendapatkan hasil  jual -beli  sampai Rp 100.000 saja masih sulit,”ungkapnya Kamis (20/5) kemarin.

  Ia menyatakan, dampak dari kegiatan pemerintah yang masih dalam proses ini memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Mungkin birokrasi dari pusat bisa diperpendek karena bulan depan sudah masuk di pertengahan tahun. Pemerintah pusat harusnya  bisa melihat hal ini, sehingga bisa secepatnya diproses.

  “Proses Refocusing yang dilakukan pemerintah daerah karena pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sangat berpengaruh, contoh saja kami di Disnakerindag yang dipotong Rp 375 juta tapi sangat dirasakan karena ada beberapa kegiatan yang hilang,”kata Arisman.

   Dampak daya beli masyarakat yang turun ini, lanjut Arisman, ada pada pedagang pemasok. Sebab, mereka takut mendatangkan barang dalam jumlah besar, atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dikhawatirkan barang bisa kedaluwarsa karena  tidak dibeli. Bahkan, ada laporan  dari beberapa pedagang pemasok jika barang kebutuhan pokok mereka menumpuk di Sentani.

  “Artinya kalau ada penumpukan otomatis pedagang pemasok sudah melihat mungkin sudah ada perbaikan daya beli masyarakat, sehingga mereka meminta bantuan kepada kita bagaimana barang mereka yang menumpuk itu di Sentani bisa terangkut ke Jayawijaya dalam waktu yang tidak terlalu lama,”imbuhnya. 

   Sebelumnya Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, Msi menyatakan pemerintah Jayawijaya saat ini melakukan refocusing  terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021 yang sementara ini telah terpotong 8 persen atau sama dengan Rp 22 milyar, sehingga dengan anggaran yang ada pemerintah harus melihat kembali program kerja yang telah ditetapkan. (jo/tri)