WAMENA–Guna meminta kejelasan dari aksi demo penolakan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pagunungan di perbatasan Distrik Wouma dan Welesi, sejumlah warga Wouma melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Jayawijaya, Senin, (19/6).
Juru bicara warga Wouma, Kaitanus Ikinia menyatakan, tujuan kedatangannya bersama tim ke DPRD Jayawijaya untuk mempertanyakan aspirasi yang telah disampaikan pada saat demo kemarin.
“Mereka sampaikan, aspirasi tersebut belum ditindak lanjuti meskipun mereka telah berjanji di depan masyarakat akan diteruskan kepada Ketua Komisi II DPR RI, mereka mengalami kesulitan untuk bertemu dengan ketua Komisi II tersebut saat berkunjung ke Wamena, minggu lalu karena pengawalan ketat,” ungkapnya, Senin (19/6) kemarin.
Ia juga mengaku dalam kunjungan ke lokasi pembangunan, anggota DPRD Jayawijaya bersama Pemkab Jayawijaya tak diberikan kesempatan untuk berbicara, sehingga aspirasi dari masyarakat tak tersalurkan, mereka juga mengira jika kunjungan tersebut ke Distrik Muliama berdasarkan rekomendasi dari BPK Pusat.
“Rekomendasi yang dikeluarkan BPK Pusat itu disebutkan jika tempat pembanguna Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Muliama, bukan di di perbatasan Wouma dan Walesi,”jelas Kaitanus.
Di tempat yang sama, Korlap aksi, Mauel Ikinia meminta dukungan kepada DPRD dan Pemkab Jayawijaya untuk membantu masyarakat, sebab apabila lahan pertanian mereka digusur, di mana lagi lahan yang bisa untuk pertanian.
Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah pusat tak mau turun untuk melakukan diskusi dengan pemerintah setempat, aksi demo yang dilakukan kemarin merupakan inisiatif dari masyarakat dan tak ditungkangi siapapun, karena melihat sampai saat ini pembongkaran lahan itu masih terus berjalan.
Secara terpisah Ketua DPRD Jayawijaya Jayawijaya, Mathias Tabuni menyatakan, pihaknya menerima warga dari Wouma karena lahan pertanian mereka sampai saat ini sedang digusur untuk pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan, ini tindaklanjut dari hasil demo mereka kemarin.
“Sebenarnya mereka tidak tolak pembangunan kantor gubernur, mereka inginkan mempertimbangkan untuk pembangunannya dialihkan ke tampat lain, bukan di Wouma dan Walesi karena di situ tempat mereka berkebun, sehingga kami di DPRD Jayawijaya tak bisa menolak aspirasi msyarkat, itu bagian dari tugas kami untuk menerima mereka dan meneruskan aspirasi mereka,” jelasnya.(jo/tho)
