WAMENA– Pemprov Papua pegunungan melakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan pembangunan Daerah Teringgal, dengan melibatkan pemerintah 8 Kabupaten bersama Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang turun langsung ke Wamena
Mentri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Mendes PDTT) Dr.(HC) Drs, A . Halim Iskandar. M.Pd usai tiba di bandara Wamena langsung di jemput PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A yang didampingi PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM, dalam rakor percepatan pembangunan daerah tertinggal tersebut akan dipusatkan di Gedung Wio I Kantor Bupati Jayawijaya
“Papua pegunungan saat ini sudah masuk pada usia dua tahun, oleh karena itu kami melakukan rakor nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal ini di Jayawijaya sehingga diharapkan masuk dalam dalam sinkronisasi program dengan pemerintah Pusat,”ungkapnya saat ditemui Wamena Rabu (17/7) kemarin
Menurutnya, kementrian desa menginginkan agar dalam rakornas ini masuk dalam subtansi kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat serta wilayah tertinggal yang terus menjadi prioritas pembangunan pemerintah lewat berbagai program yang telah ditempatkan pemerintah pusat di wilayah indinesia bagian timur.
“Program yang dijalankan seperti Program IFAG, TEKAD, kampung terbadu dan peningkatan ekonomi warga yang masuk di seluruh tanah Papua,”jelasnya.
Ia mengharapkan rakornas ini diharapkan bisa menghasilkan pola -pola kolaboratif yang maksimal dari pemerintah dan lembaga yang telah dimulai sehingga ini akan dilakukan dua hari kedepan di Wamena, karena prmrtintah pusat menginginkan apa yang dilakukan di daerah sejalan dengan program pemerintah pusat.
“pola kolaboratif ini yang perlu kita lihat sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah itu bisa teat sasaran menyentuh masyarakat guna melakukan percepatan daerah teringgal di wilayah ini,” bebernya
Iskandar menambahkan bahwa sebenarnya kepala Daerah ini yang perlu di suport oleh pemerintah pusat agar melakukan upaya percepatan pembangunan, kalau semuanya dibebankan kepada kepala daerah maka tidak akan mungkin semua bisa direalisasikan, dari luar wilayah, kondisi kemiskinan di daerah
“rakornas ini agar kementrian terkait bisa agar benar -benar kolaboratif dan betul -betul mengajak bicara pemerintah daerah, masyarakat, tokoh adat agar masalah yang dihadapi bisa dirasakan dan dipahami oleh pemerintah pusat,”ucapnya
Ia menambahkan masalah percepatan pembangunan daerah tertinggal ini merupakan masalah yang lama sehingga butuh ditangani secara serius sehingga perlu ditangani oleh beberapa lembaga merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa tidak namun harus dilakukan semaksimal mungkin.
“leding sektor dari percepatan pembangunan daerah tertinggal leading sektornya ada di kementrian desa, namun pada hakekatnya ini menjadi tanggungjawab kita bersama agar terjalin percepatan pembangunan sehingga kesenjangan daerah bisa diperkecil,” tutup Iskandar. (jo)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos