WAMENA-Perwakilan Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang rencananya melakukan aksi demo, akhirnya difasilitasi bertemu dengan Bupati Jayawijaya untuk menyampaikan rasa ketidakpuasannya. Alasannya, program semen bersubsidi saat ini telah diambil alih dan dikendalikan oleh pemerintah dan tidak melalui pengusaha lagi yang selama ini dikendalikan oleh dua pengusaha di Jayawijaya.
Salah satu pengusaha OAP Albert Apnawas usai bertemu dengan Bupati Jayawijaya menyatakan ia merupakan perintis dan penggagas program semen bersubsidi ini. Ia juga pernah mengajak kepala Disnakerindag yang lama untuk sama -sama berjalan dalam mengawal program presiden ini sampai di Papua, khususnya untuk tol udara dan diubah menjadi jembatan udara Timika -Wamena.
“Harga tertinggi untuk semen ini ditentukan Pemda Jayawijaya berdasarkan ukuran, harga beli dan margine dari perusahaan sehingga jatuh Rp 410.000/sak, kami berjalan dari tahun 2017. 2018, dan 2019. Laporannya dimasukan ke Dinakerindag,”ungkapnya, Senin (10/2)
Ia berharap dari hasil pertemuan ini pemerintah bisa mengakomodir pengusaha Papua, karena ia menyadari jika Pengusaha Papua tak bisa berusaha di Jawa tetapi tetap berada di Papua. Pihaknya belum mendapatkan alasan mengapa diambil alih oleh pemerintah, ia menegaskan akan mengakui kesalahannya dalam mengelola Subsidi semen ini dibuktikan lewat surat resmi.
“Harusnya ada surat teguran pertama, kedua dan ketiga yang juga didukung oleh foto jika kami menjual semen itu di luar ketentuan pemerintah, mungkin kami bisa terima kalau kami salah namun ini sama sekali tidak ada , laporan yang masuk ke pemerintah ini sepihak sehingga kami kecewa,”bebernya.
Sementara itu Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengakui terkait dengan pengusaha OAP yang akan melakukan aksi demo hari ini ia berharap agar demo itu jadi dilakukan, supaya ia bisa menjelaskan kepada masyarakat yang hadir. Sebab, ia melihat jembatan udara sudah dari 2017 dan ia masih menjabat wakil bupati, namun ia tidak pernah lihat dampaknya kepada masyarakat.
“Jadi saya memberhentikan dan itu hasil dari beberapa fraksi dari sidang DPRD meminta untuk dicabut dan dibawa kendali pemerintah maka kita tunjuk Koperasi Disperindag, supaya pengawasan barang subsidi dari presiden benar-benar masyarakat yang nikmati.” bebernya.
Pengambilalihan subsidi semen ini, kata Bupati, bukan mematikan pengusaha OAP, tetapi kalau pemerintah menunjuk OAP yang selama ini jalan tetapi tidak pernah memihak kepada masyarakat OAP untuk apa? Lebih baik pemerintah korbankan dua orang pengusaha OAP, tapi banyak masyarakat OAP bisa menikmati barangnya.
“Saya lebih senang bahwa kepentingan masyarakat OAP yang mendapat dampaknya barang subsidi. Jadi kami sekarang menghentikan pengusaha OAP bersangkutan dan kini pengelolaan semen bersubsidi ini di bawah kendali pemerintah melalui koperasi Disperindag,” ujarnya.
Bupati menegaskan bahwa jika sebelumnya pengusaha OAP itu menjual semen di atas 400 an, maka jika pemerintah yang jual sekarang dengan harga Rp 370.000 ribu untuk 50 kilogram.
“Itu tidak akan bisa naik. kalau turun masih bisa. kalau naik saya tidak izinkan. kalau perlu dikasih turun harganya lagi dan tidak ada prinsip bahwa pengelola untung 25 persen.” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan kepada pengelola yang dihentikan, itu keuntungannya 25 persen itu sangat tinggi, masyarakat yang nantinya dikorbankan, minimal keuntungan itu 10 sampai 15 persen. Itupun untuk biaya dari bandara, biaya pembayaran di Timika. Ia mengakui penyampaian aspirasi tadi agak kesal juga karena salah satu koordinatornya adalah ASN, sebagai kepala bagian di sekda.
“Saya sebagai bupati akan melihat itu untuk sanksi ASN. Karena dia sudah rugikan jatah OAP yang lain. sebagai ASN, jadi pengusaha lagi. itu seharusnya jatah OAP yang lain. Tadi kalau demo di lapangan terbuka, langsung saya tunjuk OAP asli Wamena untuk jadi pengusaha langsung. Cuma Kapolres dengan Dandim minta fasilitasi ketemu.”kata Jhon Banua. (jo/tri)
