Sunday, April 28, 2024
27.7 C
Jayapura

Bupati Minta Pimpinan OPD dan DPRD Kawal Pembangunan

Bupati Herry Ario Naap ketika menyerahkan materi sidang LKPJ APBD tahun anggaran 2019 di DPRD Kabupaten Biak Numfor, Senin (5/10) kemarin. ( FOTO: Fiktor/Cepos)

BIAK-Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menindak lanjuti temuan-temuan atas audit BPK-RI melalui Inspektorat Daerah. Hal tersebut dinilai penting sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan system pemerintahan yang akuntabel dan berwibawa. 

  Demikian pula, lanjut Bupati, bahwa dukungan meminta dukungan dari unsur pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kabupaten tercinta ini,  sehingga apa yang menjadi impian dan komitmen kita saat ini dapat terwujud. 

  Hal tersebut dikatakan Bupati Herry Ario Naap saat membacakan  pidato nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di DPRD Kabupaten Biak Numfor, Senin (5/10) kemarin. 

  Dikatakan, komitmen pimpinan daerah, DPRD dan OPD menjadi salah satu komponen kunci bagi terselenggaranya tugas tugas di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah. 

Baca Juga :  Penyerapan Anggaran Masih 40 Persen, OPD Diminta Perhatikan Program Kegiatannya

  “Komitmen pimpinan yang ditunjukkan dengan kemauan dan keterlibatan dalam melaksanakan fungsinya, mengarahkan, mempengaruhi dan mendorong bawahannya akan menjadi ikatan kuat dan membangun kepercayaan seluruh elemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut,” paparnya. 

  Hal berikut, menurut Bupati, bahwa komponen yang sangat vital adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan dan akuntansi pada pelaporan keuangan. Untuk itu semua pengelola dan pengguna anggaran diminta supaya memperhatikan hal tersebut dengan baik. 

  Dalam kesempatan itu, juga dikatakan bahwa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) harus menjadi cambuk untuk terus meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel. 

Baca Juga :  Warga Distrik Siepkosy Minta Jalan dan Jembatan Diperbaiki

  “Setelah sekian tahun kita selalu terpuruk dalam penilaian atas kerja kita, maka Tahun 2019 merupakan tonggak dasar keberhasilan atas semua usaha dan komitmen kita bersama,” pungkasnya.

  “Dan tanpa mengurangi eforia kita atas keberhasilan yang baik ini, saya selaku Bupati Biak Numfor mengharapkan kepada semua komponen pemerintah daerah untuk saling bahu membahu dan sinergis dalam proses pembangunan di daerah ini, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku,” lanjutnya. 

   Stakeholder dan masyarakat yang berada di Kabupaten Biak Numfor, diharapkan juga untuk senantiasa memberikan dukungan dan doanya atas keberhasilan yang lebih baik ke depan. Saat ini dan seterusnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk penilaian atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2020 adalah WTP.(itb/tri)

Bupati Herry Ario Naap ketika menyerahkan materi sidang LKPJ APBD tahun anggaran 2019 di DPRD Kabupaten Biak Numfor, Senin (5/10) kemarin. ( FOTO: Fiktor/Cepos)

BIAK-Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menindak lanjuti temuan-temuan atas audit BPK-RI melalui Inspektorat Daerah. Hal tersebut dinilai penting sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan system pemerintahan yang akuntabel dan berwibawa. 

  Demikian pula, lanjut Bupati, bahwa dukungan meminta dukungan dari unsur pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kabupaten tercinta ini,  sehingga apa yang menjadi impian dan komitmen kita saat ini dapat terwujud. 

  Hal tersebut dikatakan Bupati Herry Ario Naap saat membacakan  pidato nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di DPRD Kabupaten Biak Numfor, Senin (5/10) kemarin. 

  Dikatakan, komitmen pimpinan daerah, DPRD dan OPD menjadi salah satu komponen kunci bagi terselenggaranya tugas tugas di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah. 

Baca Juga :  Pastikan FBLB Kembali Digelar Tahun ini

  “Komitmen pimpinan yang ditunjukkan dengan kemauan dan keterlibatan dalam melaksanakan fungsinya, mengarahkan, mempengaruhi dan mendorong bawahannya akan menjadi ikatan kuat dan membangun kepercayaan seluruh elemen organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut,” paparnya. 

  Hal berikut, menurut Bupati, bahwa komponen yang sangat vital adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang keuangan dan akuntansi pada pelaporan keuangan. Untuk itu semua pengelola dan pengguna anggaran diminta supaya memperhatikan hal tersebut dengan baik. 

  Dalam kesempatan itu, juga dikatakan bahwa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) harus menjadi cambuk untuk terus meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel. 

Baca Juga :  Amankan Pasar, Rutin Razia Sajam dan Miras

  “Setelah sekian tahun kita selalu terpuruk dalam penilaian atas kerja kita, maka Tahun 2019 merupakan tonggak dasar keberhasilan atas semua usaha dan komitmen kita bersama,” pungkasnya.

  “Dan tanpa mengurangi eforia kita atas keberhasilan yang baik ini, saya selaku Bupati Biak Numfor mengharapkan kepada semua komponen pemerintah daerah untuk saling bahu membahu dan sinergis dalam proses pembangunan di daerah ini, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku,” lanjutnya. 

   Stakeholder dan masyarakat yang berada di Kabupaten Biak Numfor, diharapkan juga untuk senantiasa memberikan dukungan dan doanya atas keberhasilan yang lebih baik ke depan. Saat ini dan seterusnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk penilaian atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2020 adalah WTP.(itb/tri)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya