PJ Gubernur Beberkan Strategi Pembangunan Fondasi Identitas Pegunungan Papua

WAMENA – Provinsi Papua Pegunungan sebagai jantung Tanah Papua merupakan wilayah yang strategis dalam penanganan pembangunan di Tanah Papua. Sebagai Daerah Otonom Baru, dengan potensi sumber daya manusia yang unggul, peradaban budaya yang tinggi, potensi ekonomi wilayah yang strategis, namun dihadapkan dengan keterisolasian wilayah dan ketertinggalan pembangunan.

PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A  menyatakan Perjalanan tahun 2024 merupakan masa konsolidasi di awal pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan yang masih berusia 2 tahun pada 11 November 2024 lalu. Di masa konsolidasi ini, terdapat 12 Agenda Peta Jalan (Road Map) DOB dan 10 Program Prioritas yang merupakan agenda penting dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

“12 agenda Road Map itu adalah kelembagaan struktur birokrasi, manajemen ASN, rencana tata ruang wilayah, perencanaan daerah baik jangka panjang 20 tahun dan 5 tahun jangka menengah, pembentukan MRP dan DPRP,  kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), aset daerah, dan situasi keamanan wilayah, sebagaimana amanat dari hadirnya UU No 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.”ungkapnya Kamis (2/1)

Menurutnya,  dimasa transisi kepemimpinan ini, Pemerintah Provinsi dan 8 Kabupaten se-Tanah Papua dihadapkan dengan langkah-langkah khusus dalam memastikan pelaksanaan 10 Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di setiap daerah.

“Ke sepuluh program tersebut adalah penanganan inflasi (tingkat harga), penurunan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrim dan pengangguran, pelayanan kesehatan, investasi dan perizinan, pembiayaan anggaran, dan kegiatan sektor unggulan.”jelas Velix

Ia mengaku Secara khusus, Pemprov Papua Pegunungan intens dalam persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) baik sisi pendekatan sosial, legal dan teknokratik perencanaan. Di era Pj Gubernur Nicolas Kondomo, telah ada pelepasan tanah adat di Distrik Walesi sekitar 94,54 Ha pada 30 Agustus 2023 dan pelepasan tanah adat di Distrik Wouma selias 98 Ha pada 9 Agustus 2023.

WAMENA – Provinsi Papua Pegunungan sebagai jantung Tanah Papua merupakan wilayah yang strategis dalam penanganan pembangunan di Tanah Papua. Sebagai Daerah Otonom Baru, dengan potensi sumber daya manusia yang unggul, peradaban budaya yang tinggi, potensi ekonomi wilayah yang strategis, namun dihadapkan dengan keterisolasian wilayah dan ketertinggalan pembangunan.

PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A  menyatakan Perjalanan tahun 2024 merupakan masa konsolidasi di awal pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan yang masih berusia 2 tahun pada 11 November 2024 lalu. Di masa konsolidasi ini, terdapat 12 Agenda Peta Jalan (Road Map) DOB dan 10 Program Prioritas yang merupakan agenda penting dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

“12 agenda Road Map itu adalah kelembagaan struktur birokrasi, manajemen ASN, rencana tata ruang wilayah, perencanaan daerah baik jangka panjang 20 tahun dan 5 tahun jangka menengah, pembentukan MRP dan DPRP,  kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), aset daerah, dan situasi keamanan wilayah, sebagaimana amanat dari hadirnya UU No 16 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.”ungkapnya Kamis (2/1)

Menurutnya,  dimasa transisi kepemimpinan ini, Pemerintah Provinsi dan 8 Kabupaten se-Tanah Papua dihadapkan dengan langkah-langkah khusus dalam memastikan pelaksanaan 10 Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di setiap daerah.

“Ke sepuluh program tersebut adalah penanganan inflasi (tingkat harga), penurunan stunting, pengurangan kemiskinan ekstrim dan pengangguran, pelayanan kesehatan, investasi dan perizinan, pembiayaan anggaran, dan kegiatan sektor unggulan.”jelas Velix

Ia mengaku Secara khusus, Pemprov Papua Pegunungan intens dalam persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) baik sisi pendekatan sosial, legal dan teknokratik perencanaan. Di era Pj Gubernur Nicolas Kondomo, telah ada pelepasan tanah adat di Distrik Walesi sekitar 94,54 Ha pada 30 Agustus 2023 dan pelepasan tanah adat di Distrik Wouma selias 98 Ha pada 9 Agustus 2023.