WAMENA-Sebanyak 120 personel gabungan TNI-Polri dan komisioner KPU serta Bawaslu Jayawijaya, Rabu (1/5) kemarin, mulai menjemput paksa logistic pemilu yang sengaja ditahan oleh Panitia Penyelenggara Distrik (PPD).
Menurut Wakapolres Jayawijaya AKP Leonardo Yoga di Wamena, personel TNI-Polri yang dikerahkan tersebut hanya mendampingi komisioner KPU yang melakukan jemput paksa. Dimana komisioner KPU yang didampingi itu turun ke distrik-distrik untuk meminta klarifikasi kepada PPD yang hasil plenonya belum diserahkan ke Kantor KPU Jayawijaya.
“Kita mengamankan komisioner KPU, artinya yang membawa adalah komisioner, kita hanya mengamankan karena untuk penyelenggaraan bukan ranah kami, tetapi kami melakukan pengamanan untuk jemput paksa,”ungkapnya, Rabu [1/5] kemarin.
Menurut dia TNI-Polri hanya ikut mendorong agar pelaksanaan pleno bisa tepat waktu, sebab rencananya tanggal 4 Mei nanti sudah dilakukan pleno kabupaten, namun belum ada PPD yang memasukan rekapitulasinya. Untuk itu, pihaknya bersama dengan KPU melakukan penjemputan di sejumlah distrik yang ada di Jayawijaya.
Secara terpisah Ketua KPU Jayawijaya Sonimo Lanni mengaku sesuai jadwal dalam rapat pleno komisioner KPU, tanggal 1-2 Mei itu dilakukan jemput paksa,agar tanggal 3-4 bisa pleno tingkat kabupaten.
“Rata-rata 40 distrik sudah rekap semua, tetapi mereka bertahan. Rata-rata DPRD Kabupaten yang belum rekap, sehingga saya suruh mereka harus datang semua harus rekap di kantor KPU. berdasarkan C1 plano.”bebernya. “Komisioner semua turun sesuai korwil untuk penjemputan paksa ini.”tambahnya.
Sementara untuk Distrik Wamena Kota sudah dibawa dan harus dilakukan pleno di Kantor KPU dengan alasan dari sisi keamanan. Tidak ada unsur lain, sehingga mereka melaksanakan dengan aman, semua saksi juga sudah setuju.
Sementara itu Ketua Bawaslu Fredy Wamo mengatakan pihaknya mendapat surat dari KPU bahwa akan dilakukan penjemputan tanggal 1 dan 2, karena itu 5 anggota Bawaslu dibagi di masing-masing korwil turun mengawasi upaya jemput paksa ini.
Ia menyatakan Bawaslu bisa bertindak tegas apabila penahanan logistic pemilu terus disengaja. Sebab ada sanksi di dalam UUD 7 tahun 2017. Dimana bagi mereka yang tidak memberikan salinan C1 kepada pengawas TPS ada pidananya, sengaja menahan juga ada pidananya.
“Jadi kami harapkan penyelenggara tingkat bawah dalam hal ini PPS, PPD harus kooperatif, sebab waktu tidak menunggu kami. Pleno ini ada jadwal tahapan yang sudah dibuat oleh KPU.”jelasnya. (jo/tri)
