MERAUKE – Sebanyak 13 dari 66 titik jalan lingkungan yang dikerjakan tahun 2022 ini, terpaksa ditunda pembayarannya di tahun 2022 dan baru bisa dibayarkan Tahun 2023. Selain penundaan pembayaran juga diberikan denda sebesar 1 perseribu dari nilai kontrak.
‘’Untuk pembangunan jalan lingkungan, kita bayarkan sesuai progres pekerjaan di lapangan. Kemarin, teman-teman dari Dinas Perumahan Rakyat sudah turun lapangan dan melakukan pendataan sesuai progres pekerjaan di lapangan.
Kita tidak mau ambil resiko. Dari hasil pendataan lapangan tersebut, 13 titik disepakati akan dibayarkan di tahun 2023,’’ kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Tertanahan Kabupaten Merauke, Johan Makaba Rantepadang, ST, ditemui Selasa (27/12).
Johan Mahaba Rantepadang mengatakan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dikarenakan terbatasnya material, terutama pasir dan kerikil yang kedua bahan tersebut harus dari luar Merauke.
Karena keterbatasan material itu, maka tetap diberikan perpanjangan selama 50 hari kerja kedepan untuk menyelesaikan. Namun belum dibayarkan di tahun 2022 ini.
‘’Kita sudah bersurat ke Bapak Bupati dan Sekda. Juga ke Ketua DPRD Merauke. Mereka tetap bisa kerjakan karena kita kasih perpanjangan waktu selama 50 hari, tapi sudah kena denda sesuai aturan yang ada. Besarnya denda 1 perseribu dari nilai kontrak,’’ tandasnya.
Ditambahkan, sesuai dengan koordinasi dengan para pengusaha yang selama ini memasukan pasir dan kerikil dari luar Merauke tersebut, pasir dan kerikil tersebut baru akan masuk akan lagi sekitar tanggal 6 Januari 2023. (ulo/tho)
MERAUKE – Sebanyak 13 dari 66 titik jalan lingkungan yang dikerjakan tahun 2022 ini, terpaksa ditunda pembayarannya di tahun 2022 dan baru bisa dibayarkan Tahun 2023. Selain penundaan pembayaran juga diberikan denda sebesar 1 perseribu dari nilai kontrak.
‘’Untuk pembangunan jalan lingkungan, kita bayarkan sesuai progres pekerjaan di lapangan. Kemarin, teman-teman dari Dinas Perumahan Rakyat sudah turun lapangan dan melakukan pendataan sesuai progres pekerjaan di lapangan.
Kita tidak mau ambil resiko. Dari hasil pendataan lapangan tersebut, 13 titik disepakati akan dibayarkan di tahun 2023,’’ kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Tertanahan Kabupaten Merauke, Johan Makaba Rantepadang, ST, ditemui Selasa (27/12).
Johan Mahaba Rantepadang mengatakan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dikarenakan terbatasnya material, terutama pasir dan kerikil yang kedua bahan tersebut harus dari luar Merauke.
Karena keterbatasan material itu, maka tetap diberikan perpanjangan selama 50 hari kerja kedepan untuk menyelesaikan. Namun belum dibayarkan di tahun 2022 ini.
‘’Kita sudah bersurat ke Bapak Bupati dan Sekda. Juga ke Ketua DPRD Merauke. Mereka tetap bisa kerjakan karena kita kasih perpanjangan waktu selama 50 hari, tapi sudah kena denda sesuai aturan yang ada. Besarnya denda 1 perseribu dari nilai kontrak,’’ tandasnya.
Ditambahkan, sesuai dengan koordinasi dengan para pengusaha yang selama ini memasukan pasir dan kerikil dari luar Merauke tersebut, pasir dan kerikil tersebut baru akan masuk akan lagi sekitar tanggal 6 Januari 2023. (ulo/tho)
