Sunday, November 24, 2024
25.7 C
Jayapura

Sistem Pengamanan RSUD Merauke Dinilai Buruk 

Tampak sejumlah Tenaga Kesehatan saat menghadiri rapat dengar pendapat antara DPRD Merauke dan Pemkab Merauke, Kamis, (27/1).

MERAUKE–Sistem pengamanan RSUD Merauke  dinilai buruk atau kurang bagus. Penilaian  ini disampaikan langsung oleh para Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Merauke yang diwakili  Ketua Ikatan Perawat RSUD Merauke, Purwaningsih di hadapan anggota DPRD Merauke, Kamis, (27/1), kemarin.  

Purwaningsi menjelaskan, kejadian 1 Desember 2021 lalu dimana salah satu perawat  menjadi korban penganiayaan dan nyaris diperkosa oleh orang yang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah sakit. ‘’Sampai sekarang kita belum tahu ujungnya sudah sampai di mana,’’ katanya.

Sementara korban telah dirujuk ke Makassar untuk penanganan lebih lanjut akibat cacat yang dialami pada tangannya tersebut. Purwaningsih  juga meminta agar pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus tersebut.

Baca Juga :  Bupati Yalimo Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II dan III

‘’Kami  berharap bantu Kapolres  untuk bisa menuntaskan kasus itu. Setidaknya pelakunya ditangkap dan diproses hukum,’’ jelasnya.

Direktur RSUD Merauke dr. Yenny Mahuze  telah memberikan ancaman terhadap scurity  yang bertugas pada malam kejadian. Jika  masih dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka akan dipecat.  

Yenny mengakui, tenaga  pengamanan atau scurity yang dipakai  selama ini kurang terlatih.  Sehingga kedepan, lanjut dia, baiknya keamanan  RSUD Merauke  diserahkan kepada pihak ketiga.  ‘’Kalau dari kita,  sebaiknya pengamanan RSUD Merauke ini kita serahkan ke  pihak ketiga. Jadi kita di rumah sakit fokus kepada pelayanan, tidak lagi mengurusi hal-hal seperti ini. Kalau dengan pihak ketiga, mereka menyiapkan tenaga yang  terlatih dan profesional,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Dapil Papua Selatan Ditetapkan

Namun diakui Yenny Mahuze, untuk pengamanan dapat diserahkan ke pihak ketiga  itu, kembali lagi kepada ketersediaan anggaran. ‘’Kembali lagi masalah anggaran. Apakah anggarannya tersedia atau tidak. Kalau pemerintah daerah suport maka kita bisa serahkan ke pihak ketiga,’’tandasnya. (ulo/tho)   

Tampak sejumlah Tenaga Kesehatan saat menghadiri rapat dengar pendapat antara DPRD Merauke dan Pemkab Merauke, Kamis, (27/1).

MERAUKE–Sistem pengamanan RSUD Merauke  dinilai buruk atau kurang bagus. Penilaian  ini disampaikan langsung oleh para Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD Merauke yang diwakili  Ketua Ikatan Perawat RSUD Merauke, Purwaningsih di hadapan anggota DPRD Merauke, Kamis, (27/1), kemarin.  

Purwaningsi menjelaskan, kejadian 1 Desember 2021 lalu dimana salah satu perawat  menjadi korban penganiayaan dan nyaris diperkosa oleh orang yang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah sakit. ‘’Sampai sekarang kita belum tahu ujungnya sudah sampai di mana,’’ katanya.

Sementara korban telah dirujuk ke Makassar untuk penanganan lebih lanjut akibat cacat yang dialami pada tangannya tersebut. Purwaningsih  juga meminta agar pihak kepolisian dapat menuntaskan kasus tersebut.

Baca Juga :  Operasi di Inggris Harus Angkat Rahim, di RS Provita Hanya Angkat Miomnya

‘’Kami  berharap bantu Kapolres  untuk bisa menuntaskan kasus itu. Setidaknya pelakunya ditangkap dan diproses hukum,’’ jelasnya.

Direktur RSUD Merauke dr. Yenny Mahuze  telah memberikan ancaman terhadap scurity  yang bertugas pada malam kejadian. Jika  masih dianggap lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka akan dipecat.  

Yenny mengakui, tenaga  pengamanan atau scurity yang dipakai  selama ini kurang terlatih.  Sehingga kedepan, lanjut dia, baiknya keamanan  RSUD Merauke  diserahkan kepada pihak ketiga.  ‘’Kalau dari kita,  sebaiknya pengamanan RSUD Merauke ini kita serahkan ke  pihak ketiga. Jadi kita di rumah sakit fokus kepada pelayanan, tidak lagi mengurusi hal-hal seperti ini. Kalau dengan pihak ketiga, mereka menyiapkan tenaga yang  terlatih dan profesional,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pelayanan RSUD Jayapura Masih Berjalan Normal

Namun diakui Yenny Mahuze, untuk pengamanan dapat diserahkan ke pihak ketiga  itu, kembali lagi kepada ketersediaan anggaran. ‘’Kembali lagi masalah anggaran. Apakah anggarannya tersedia atau tidak. Kalau pemerintah daerah suport maka kita bisa serahkan ke pihak ketiga,’’tandasnya. (ulo/tho)   

Berita Terbaru

Artikel Lainnya