MERAUKE-Setelah penandatanganan fakta integritas dilakukan oleh Pengadilan Negeri Merauke mulai dari Ketua, wakil ketua, para hakim, pejabat struktural sampai pegawai non pegawai negeri sipil, Jumat (24/1) lalu, Pengadilan Negeri Merauke kembali mencanangkan Pembangunan Zona Integritas, Senin (27/1).
Penandatangan dimulai dari Ketua PN Merauke Orpa Marthina, SH, mewakili bupati Asisten II Sekda HBL Tobing, Kajari Merauke I Wayan Sumertayasa, SH, mewakili Kapolres, mewakili MUI dan sejumlah pimpinan instansi terkait lainnya.
Ketua Pengadilan Negeri Merauke Orpa Marthina menjelaskan bahwa penandatangan zona initegritas ini telah dilakukan tahun 2017 lalu, namun saat itu belum menyertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat. “Kalau sekarang kita perbaharui dengan menyertakan tokoh agama dan tokoh masyarakat,’’ katanya.
Dikatakan, pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan salah satu program dari visi misi Mahkamah Agung untuk menuju peradilan yang adil. ‘’Sehingga pembangunan zona integritas ini dengan keadaan dan personel yang terbatas kemudian situasi yang jauh dari sempurna, kami mohon dari pemerintah daerah, Pak Kapolres, Kajari, Dandim dan mitra kerja kami dari Lapas serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberi dukungan kepada kami untuk menciptakan wilayah di Pengadikan Negeri Merauke yang bebas korupsi. Wilayah birokrasi yang bersih dan melayani,’’ katanya.
Ia berharap, apa yang dilakukan tersebut bukan sekadar formalitas semata tapi benar-benar dipraktekan seluruh warga Pengadilan Negeri Merauke. “Saya mengajak warga Pengadilan Negeri Merauke untuk melakukan yang terbaik dalam tugas dan pekerjaan sehingga pada saat kita melayani, para pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Merauke melihat bahwa kita memang patut diacungkan jempol karena melayani dengan bersih dan dengan birokrasi yang tidak neko-neko,’’ katanya.
Karena itu, Orpa Marthina menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh stakeholder tersebut sebagai tanda memberikan dukungan untuk menciptakan wilayah Pengadilan Negeri Merauke yang bebas korupsi dan siap melayani. Orpa Marthina juga berharap apabila diluar sana mendengar adanya personel atau oknum di Pengadilan Negeri Merauke yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji untuk membangun komunikasi dengan pihaknya. ‘’Supaya kita segera bersihkan sehingga apa yang kita harapkan menuju pengadilan yang agung dapat dilaksanakan,’’ tambahnya. (ulo/tri)
