Forum Kontraktor OAP  Demo ke Kantor BWS Papua Merauke 

MERAUKE– Pengusaha lokal yang mengatasnamakan Forum Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) melakukan aksi demo damai ke Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke yang berada di jalan  Prajurit Merauke, Senin (24/06/2024). Hanya saja para pendemo tersebut tidak menemui Kepala BWS Papua Merauke karena sedang berada di luar Merauke.

Koordinator Lapangan Forum  Kontraktor Orang Asli Papua Tito Kapisa kepada media ini mengungkapkan bahwa kedatangan pihaknya ke tempat tersebut karena menurutnya ada rasa ketidakadilan yang diberlakukan  di tempat tersebut.

‘’Ada  beberapa hal yang menurut kami menyangkut manajerial  di dalam Kantor BWS ini  yang kurang tertib dan kurang disiplin. Juga mengabaikan  roh dari UU Otsus Papua,’’ kata Tito Kapisa.

Menurut dia, hal pertama terjadi saat diawali anak-anak Papua secara internal sudah diganti. Kedua menyangkut Perpres 17 tahun 2019 dan Perpres 84 yang berbicara tentang keberpihakan kepada kontraktor orang asli Papua. Dimana  untuk nilai proyek dibawah Rp 1 miliar  untuk OAP.

‘’Ini kita minta kepada Ibu untuk terbuka dan kasih kepada kita sevara profesional. Oknum-oknum  yang sifatnya anggota DPR,  ASN dan lain-lain, saya bicara oknum ya. Kalau bisa tidak usah dikasih. Kalau dikasih dasar hukumnya apa?,’’ katanya.

Apalagi, lanjut dia, para kontraktor  OAP tersebut  melakukan lobi berbulan-bulan di tempat tersebut untuk bisa mendapatkan paket dengan tahan lapar, haud dan sebagainya namun tidak dapat.

‘’Saya mau katakan, ibu harus profesional. Karena daftar itu  sudah ditutup pada  19 Februari 2024 tapi kenapa harus dibuka lagi. Artinya, ibu balai mengadu domba antara Papua dengan Papua,’’ katanya.

Pihaknya juga  tambah  Tito Kapisa meminta agar kepala balai di BWS Papua Merauke tersebut adalah orang asli Papua. ‘’Kita minta ke Kementrian  Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat agar kepala BWS Papua Merauke kedsepan harus orang  asli Papua supaya tahu roh tentang Papua. Tidak mengadu domba antara orang Papua,’’ katanya.

Hingga  berita ini ditulis, belum  ada konfirmasi dari Kepala Balai  Wilayah Sungai Papua Merauke Magdalena Tanga. Apalagi   selama ini  yang bersangkutan tertutup dengan wartawan. Juga tak mau berbagi nomor telpon pribadinya yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dilakukan konfirmasi bila terjadi aksi demo seperti yang terjadi tersebut. (ulo)    

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE– Pengusaha lokal yang mengatasnamakan Forum Kontraktor Orang Asli Papua (OAP) melakukan aksi demo damai ke Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Merauke yang berada di jalan  Prajurit Merauke, Senin (24/06/2024). Hanya saja para pendemo tersebut tidak menemui Kepala BWS Papua Merauke karena sedang berada di luar Merauke.

Koordinator Lapangan Forum  Kontraktor Orang Asli Papua Tito Kapisa kepada media ini mengungkapkan bahwa kedatangan pihaknya ke tempat tersebut karena menurutnya ada rasa ketidakadilan yang diberlakukan  di tempat tersebut.

‘’Ada  beberapa hal yang menurut kami menyangkut manajerial  di dalam Kantor BWS ini  yang kurang tertib dan kurang disiplin. Juga mengabaikan  roh dari UU Otsus Papua,’’ kata Tito Kapisa.

Menurut dia, hal pertama terjadi saat diawali anak-anak Papua secara internal sudah diganti. Kedua menyangkut Perpres 17 tahun 2019 dan Perpres 84 yang berbicara tentang keberpihakan kepada kontraktor orang asli Papua. Dimana  untuk nilai proyek dibawah Rp 1 miliar  untuk OAP.

‘’Ini kita minta kepada Ibu untuk terbuka dan kasih kepada kita sevara profesional. Oknum-oknum  yang sifatnya anggota DPR,  ASN dan lain-lain, saya bicara oknum ya. Kalau bisa tidak usah dikasih. Kalau dikasih dasar hukumnya apa?,’’ katanya.

Apalagi, lanjut dia, para kontraktor  OAP tersebut  melakukan lobi berbulan-bulan di tempat tersebut untuk bisa mendapatkan paket dengan tahan lapar, haud dan sebagainya namun tidak dapat.

‘’Saya mau katakan, ibu harus profesional. Karena daftar itu  sudah ditutup pada  19 Februari 2024 tapi kenapa harus dibuka lagi. Artinya, ibu balai mengadu domba antara Papua dengan Papua,’’ katanya.

Pihaknya juga  tambah  Tito Kapisa meminta agar kepala balai di BWS Papua Merauke tersebut adalah orang asli Papua. ‘’Kita minta ke Kementrian  Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat agar kepala BWS Papua Merauke kedsepan harus orang  asli Papua supaya tahu roh tentang Papua. Tidak mengadu domba antara orang Papua,’’ katanya.

Hingga  berita ini ditulis, belum  ada konfirmasi dari Kepala Balai  Wilayah Sungai Papua Merauke Magdalena Tanga. Apalagi   selama ini  yang bersangkutan tertutup dengan wartawan. Juga tak mau berbagi nomor telpon pribadinya yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk dilakukan konfirmasi bila terjadi aksi demo seperti yang terjadi tersebut. (ulo)    

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos