Bupati Terpilih Soroti Tingginya Biaya Perjalanan Dinas

MERAUKE – Bupati Merauke terpilih Drs Romanus Mbaraka, MT menyoroti tingginya anggaran yang dialokasikan selama ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk perjalanan dinas keluar daerah Merauke. Sorotan ini disampaikan Romanus Mbaraka, MT, saat memberikan sambutan pada pleno penetapan bupati terpilih hasil Pilkada 2020 oleh KPU Merauke di swiss belhotel Merauke, Sabtu (23/1).

Romanus Mbaraka menyebut, biaya perjalanan dinas tersebut sampai diangka Rp 300 miliar. Uang yang sangat besar itu sebenarnya dapat digunakan untuk membangun kampung. Tapi apa yang terjadi.

Kata dia, tidak ada pembangunan di 179 kampung. Perjalanan yang tinggi tersebut karena ada pimpinan SKPD yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 5 kali setahun, yang menurut dia tidak masuk akal. ‘’Ditengah pandemi Covid, tapi perjalanan dinas masih sangat besar. Sesuatu yang sangat bin ajaib,’’ terangnya.

Romanus Mbaraka menilai, peran kontrol dari DPRD Merauke selama ini tidak  ada. Dikatakan, saat dirinya menyelesaian kepemimpinan pada periode pertama tahun 2015 lalu, APBD Kabupaten Merauke sudah mencapai Rp 2,4 triliun. Namun sekarang, kata dia, turun sangat drastis. Tinggal Rp 1,9 triliun. Begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kalah itu sudah mencapai Rp 135 miliar. ‘’Honorer juga terlalu banyak. APBD sudah tidak sehat ketika pembiayaan rutin lebih besar dari biaya pembangunan. Itu sesuati yang irasional,’’ katanya.

  Romanus Mbaraka juga menjelaskan bahwa ketika selesai dilantik besok, hal yang harus dilakukan pertama adalah seluruh masyarakat Merauke disemprot disinfektan, dimana TNI dan Polri nantinya yang akan bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya untuk melakukan penyemprotan. ‘’Kita orang Merauke tidak boleh takut Corona,’’ katanya. Karena itu, kepada sekda dan pimpinan DPRD, Romanus Mbaraka meminta agar mengalokasikan anggaran untuk rencana kegiatan tersebut. (ulo)

MERAUKE – Bupati Merauke terpilih Drs Romanus Mbaraka, MT menyoroti tingginya anggaran yang dialokasikan selama ini oleh pemerintah daerah Kabupaten Merauke untuk perjalanan dinas keluar daerah Merauke. Sorotan ini disampaikan Romanus Mbaraka, MT, saat memberikan sambutan pada pleno penetapan bupati terpilih hasil Pilkada 2020 oleh KPU Merauke di swiss belhotel Merauke, Sabtu (23/1).

Romanus Mbaraka menyebut, biaya perjalanan dinas tersebut sampai diangka Rp 300 miliar. Uang yang sangat besar itu sebenarnya dapat digunakan untuk membangun kampung. Tapi apa yang terjadi.

Kata dia, tidak ada pembangunan di 179 kampung. Perjalanan yang tinggi tersebut karena ada pimpinan SKPD yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 5 kali setahun, yang menurut dia tidak masuk akal. ‘’Ditengah pandemi Covid, tapi perjalanan dinas masih sangat besar. Sesuatu yang sangat bin ajaib,’’ terangnya.

Romanus Mbaraka menilai, peran kontrol dari DPRD Merauke selama ini tidak  ada. Dikatakan, saat dirinya menyelesaian kepemimpinan pada periode pertama tahun 2015 lalu, APBD Kabupaten Merauke sudah mencapai Rp 2,4 triliun. Namun sekarang, kata dia, turun sangat drastis. Tinggal Rp 1,9 triliun. Begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kalah itu sudah mencapai Rp 135 miliar. ‘’Honorer juga terlalu banyak. APBD sudah tidak sehat ketika pembiayaan rutin lebih besar dari biaya pembangunan. Itu sesuati yang irasional,’’ katanya.

  Romanus Mbaraka juga menjelaskan bahwa ketika selesai dilantik besok, hal yang harus dilakukan pertama adalah seluruh masyarakat Merauke disemprot disinfektan, dimana TNI dan Polri nantinya yang akan bergerak dari satu rumah ke rumah lainnya untuk melakukan penyemprotan. ‘’Kita orang Merauke tidak boleh takut Corona,’’ katanya. Karena itu, kepada sekda dan pimpinan DPRD, Romanus Mbaraka meminta agar mengalokasikan anggaran untuk rencana kegiatan tersebut. (ulo)