WAMENA –Ditahun 2021 Pemda Kabupaten Jayawijaya dihilangkannya Kartu Papua sehat (KPS) dari Pemerintah Provinsi Papua, sedangkan khususnya RSUD Wamena itu tak hanya melayani pasien dari Jayawijaya saja tetapi melakukan pelayanan untuk wilayah Lapago atau Pegunungan tengah Papua, hal ini yang membuat pemerintah bingun mengambil langkah seperti apa untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengaku jika Untuk KPS ini hanya sampai 2020 dimana datang berobat bisa diklaim KPS. Sedangkan di 2021 dana KPS ini sudah tidak ada, sehingga ia berharap kepada bupati di Lapago berkomunikasi untuk bagaimana sistemnya apabila ada rujukan pasien dari pemekaran ke Jayawijaya lakukan pelayanan sistemnya seperti apa, itu yang harus didiskusikan.
“Masalah Peniadaan KPS dari Pemrov Papua ini kami Bupati di Pegunungan Tengah Papua harus mendiskusikan masalah ini, teknis dari setiap daerah pemekaran seperti apa jika ada pasien yang dirujuk dari wilayah tersebut kje RSUD Wamena, sebab sekarang tak bisa lagi di klaim oleh KPS,”ungkapnya Sabtu (23/1) kemarin.
Jhon Banua mengaku jika Selama ini yang sudah berkoordinasi dan berjalan hanya Lanny Jaya dengan program Lany Jaya sehat, dimana pasien-pasien dari Lanny Jaya selalu ditangani karena ada kerjasama dengan kabupaten tersebut.
“Untuk pasien dari Kabupaten Lanny Jaya kita tetap terima dan dilayani karena pemerintah disana memiliki Program Lanny Jaya sehat, artinya setiap pasien yang msuk maupun dirujuk dari daerah itu bisa mengklaim lewat program itu,”bebernya.
Menurutnya sementara untuk Kabupaten lain termasuk Nduga tidak ada koordinasi bukan hanya pelayanan kesehatan, termasuk pendidikan dan pelayanan kesehatan apabila pemda Nduga mau berkoordinasi pemerintah Jayawijaya siap membantu mereka tapi tindaklnajuti tidak ada.
“Selain lanny Jaya tidak ada lagi koordinasi yang dilakukan Kepala Daerah dilapago kepada kami termasuk Kabupaten Nduga, kalau ada pembicaraan seperti apa kami siap untuk memberikan pelayanan,”bebernya
Jhon Banua juga menegaskan jika Pemberitaan tentang adanya warga Nduga yang meninggal di Jayawijaya ini tidak jelas, ia melihat sudah tanggapi bahwa selama masih ada KPS bantuan dari provinsi di tahun 2020 tidak pernah namanya rumah sakit menolak pasien dari pemekaran karena masih ada dana KPS yang dibantu provinsi.
“Pemerintah Jayawijaya siap berkoordinasi dengan pemerintah Nduga datang ke kita menyampaikan bahwa kami punya warga yang mengungsi di Wamena sekian orang.”tegasnya
Koordinasi dengan maksud apabila ada pelayanan kesehatan. Pemda Nduga bisa meminta tolong dibantu ke Pemda Jayawijaya, nanti soal administrasi berurusan dengan pemerintah daerah, harusnya pemerintah Nduga lakukan bukan membiarkan masyarakatnya seperti itu.
“Saya kira sudah berkoordinasi beberapa kali termasuk surat saya kepada bupati wilayah Lapago, untuk para bupati kami berulang kali menyampaikan ke kepala dinas kesehatan maupun bupatinya langsung untuk sharing dana kesehatan bagi masyarakat luar Jayawijaya, namun tidak ada tanggapan.”tutupnya. (jo)
