Monday, July 1, 2024
23.7 C
Jayapura

Pemerintah Tegaskan Belum Ada Izin Investasi Skala Besar Masuk Kimaam

Hal sama disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Rino Tahiya. Menurutnya, mengungkapkan bahwa dari 6 distrik yang ada di Kimaam dan Ilwayab memiliki  luas 1,5 juta hektar. Dari 1,5 juta hektar tersebut, ruang terbesar adalah Suaka Margasatwa yang memiliki luas 568.000 hektar, kemudian kawasan hutan lindung seluas  422.000 hektar.

Lalu ada kawasan hutan bakau seluas 250.000 hektar, Hutan produksi seluas 85.000  dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 5.000 hektar. Sehingga total luas  lahan hutan suaka margasatwa sampai HPK tersebut kurang lebih 1,2 juta hektar.

‘’Jadi tersisa sekitar  300.000 hektar yang didalamnya ada pemukiman warga, pertanian lahan kering dan lahan basah, kemudian sepadan sungai, pantai dan sebagainya,’’ katanya. Dengan jumlah itu, lanjut dia,  tidak ideal untuk investasi dalam skala menengah dan skala besar,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Pemkab Juara 1 Kategori Penataan Aset   

Menurut dia, kalaupun   kawasan  suaka margasatwa,  hutan bakau sampai HPK tersebut akan diubah untuk investasi  dalam skala besar maka butuh waktu dan proses yang panjang. ‘’Tidak mudah untuk merubahnya.

Harua ada kajian lingkungan  strategis dan kajian lingkungan hidup dan sampai sekarang kedua dokumen ini belum ada. Sehingga Kimaam itu merupakan daerah penyangga untuk Kabupaten Merauke,’’ katanya.

Dari sisi komoditas, yang bisa dimanfaatkan hanya untuk  pertanian padi   seperti yang selama ini sudah dilakukan masyarakat di beberapa titik di Kimaam, disamping juga bisa untuk jagung, kacang tanah, sagu, umbi-umbian dan beberapa  komoditas pertanian lainnya.

Baca Juga :  Persoalan Reposisi Ganggu Agenda Dewan

Meski  begitu, hal yang dipersoalkan warga terkait dengan adanya kapal yang membawa 2 helikopter dan alat berat yang berlabuh di Ilwayab. Asisten II Setda Justina Sianturi mengaku baru mendapatkan informasi tersebut dan akan menyampaikan ke pimpinan atas terkait dengan keberadaan kapal  yang dipertanyakan warga Suku Kimaima di Ilwayab tersebut.

  Ketua DPR Kabupaten Merauke  Sugiyanto meminta pemerintah daerah untuk bisa segera memberikan klarifikasi  terkait dengan keberadaan kapal yang membawa 2 helikopter dan alat berat yang berlabuh di Ilwayab Merauke tersebut. (ulo)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Hal sama disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Rino Tahiya. Menurutnya, mengungkapkan bahwa dari 6 distrik yang ada di Kimaam dan Ilwayab memiliki  luas 1,5 juta hektar. Dari 1,5 juta hektar tersebut, ruang terbesar adalah Suaka Margasatwa yang memiliki luas 568.000 hektar, kemudian kawasan hutan lindung seluas  422.000 hektar.

Lalu ada kawasan hutan bakau seluas 250.000 hektar, Hutan produksi seluas 85.000  dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 5.000 hektar. Sehingga total luas  lahan hutan suaka margasatwa sampai HPK tersebut kurang lebih 1,2 juta hektar.

‘’Jadi tersisa sekitar  300.000 hektar yang didalamnya ada pemukiman warga, pertanian lahan kering dan lahan basah, kemudian sepadan sungai, pantai dan sebagainya,’’ katanya. Dengan jumlah itu, lanjut dia,  tidak ideal untuk investasi dalam skala menengah dan skala besar,’’ lanjutnya.

Baca Juga :  Pemuda 30 Tahun Cabuli Bocah

Menurut dia, kalaupun   kawasan  suaka margasatwa,  hutan bakau sampai HPK tersebut akan diubah untuk investasi  dalam skala besar maka butuh waktu dan proses yang panjang. ‘’Tidak mudah untuk merubahnya.

Harua ada kajian lingkungan  strategis dan kajian lingkungan hidup dan sampai sekarang kedua dokumen ini belum ada. Sehingga Kimaam itu merupakan daerah penyangga untuk Kabupaten Merauke,’’ katanya.

Dari sisi komoditas, yang bisa dimanfaatkan hanya untuk  pertanian padi   seperti yang selama ini sudah dilakukan masyarakat di beberapa titik di Kimaam, disamping juga bisa untuk jagung, kacang tanah, sagu, umbi-umbian dan beberapa  komoditas pertanian lainnya.

Baca Juga :  Guru-Guru di Merauke Ancam Tutup Sekolah, Jika Tuntutan Tidak Diakomodir 

Meski  begitu, hal yang dipersoalkan warga terkait dengan adanya kapal yang membawa 2 helikopter dan alat berat yang berlabuh di Ilwayab. Asisten II Setda Justina Sianturi mengaku baru mendapatkan informasi tersebut dan akan menyampaikan ke pimpinan atas terkait dengan keberadaan kapal  yang dipertanyakan warga Suku Kimaima di Ilwayab tersebut.

  Ketua DPR Kabupaten Merauke  Sugiyanto meminta pemerintah daerah untuk bisa segera memberikan klarifikasi  terkait dengan keberadaan kapal yang membawa 2 helikopter dan alat berat yang berlabuh di Ilwayab Merauke tersebut. (ulo)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya