MERAUKE-Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) wilayah adat Animha Amatus Ndatipits, BA menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Provinsi Papua Selatan. Dukungan terhadap pembentukan PPS ini disampaikan Amatus Ndatipits di sela-sela kegiatan sosialisasi dalam rangka identifikasi hak-hak masyarakat adat se-Provinsi Papua di Merauke, Selasa (22/6).
Namun dukungan terhadap pemekaran PPS tersebut dilakukan secara pribadi. “Secara pribadi saya sampaikan dukungan saya terhadap pemekaran PPS yang sedang diperjuangkan saat ini,” tandas Amatus Ndatipits.
Namun dukungan ini, kata dia tidak mewakili Lembaga MRP. “Kalau secara lembaga nanti apa yang diputuskan oleh lembaga itu yang kita ikuti. Tapi secara pribadi, saya mendukung PPS tersebut,” tandasnya.
Amatus Ndatipits menjelaskan bahwa perjuangan untuk permbentukan PPS ini bukan baru sekarang disuarakan, namun sejak 2004 lalu pemekaran Provinsi Papua Selatan tersebut sudah diperjuangkan. “Saya juga salah satu dari Asmat yang didatangi ketika itu dan ikut memperjuangkan itu. Namun karena adanya moratorium, sehingga pemekaran PPS tersebut sempat terhenti,” jelasnya.
Menurutnya, pemekaran PPS yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut karena Merauke berada di paling ujung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga dan dikawal.
Amatus Ndatipits secara blak-blakan menyampaikan bahwa pemekaran PPS tersebut karena selain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi akumulasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Selatan Papua dari saudara-saudaranya yang ada di bagian Papua lainnya selama ini.
Ia mencontohkan, soal jabatan di Provinsi Papua selama ini, anak-anak dari Selatan Papua hampir tidak ada yang menduduki jabatan strategis tersebut. “Kalau bilang masalah SDM, saya pikir kasih kesempatanlah dan diberi waktu,’’ tandasnya. (ulo/tri)
MERAUKE-Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) wilayah adat Animha Amatus Ndatipits, BA menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Provinsi Papua Selatan. Dukungan terhadap pembentukan PPS ini disampaikan Amatus Ndatipits di sela-sela kegiatan sosialisasi dalam rangka identifikasi hak-hak masyarakat adat se-Provinsi Papua di Merauke, Selasa (22/6).
Namun dukungan terhadap pemekaran PPS tersebut dilakukan secara pribadi. “Secara pribadi saya sampaikan dukungan saya terhadap pemekaran PPS yang sedang diperjuangkan saat ini,” tandas Amatus Ndatipits.
Namun dukungan ini, kata dia tidak mewakili Lembaga MRP. “Kalau secara lembaga nanti apa yang diputuskan oleh lembaga itu yang kita ikuti. Tapi secara pribadi, saya mendukung PPS tersebut,” tandasnya.
Amatus Ndatipits menjelaskan bahwa perjuangan untuk permbentukan PPS ini bukan baru sekarang disuarakan, namun sejak 2004 lalu pemekaran Provinsi Papua Selatan tersebut sudah diperjuangkan. “Saya juga salah satu dari Asmat yang didatangi ketika itu dan ikut memperjuangkan itu. Namun karena adanya moratorium, sehingga pemekaran PPS tersebut sempat terhenti,” jelasnya.
Menurutnya, pemekaran PPS yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut karena Merauke berada di paling ujung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga dan dikawal.
Amatus Ndatipits secara blak-blakan menyampaikan bahwa pemekaran PPS tersebut karena selain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi akumulasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Selatan Papua dari saudara-saudaranya yang ada di bagian Papua lainnya selama ini.
Ia mencontohkan, soal jabatan di Provinsi Papua selama ini, anak-anak dari Selatan Papua hampir tidak ada yang menduduki jabatan strategis tersebut. “Kalau bilang masalah SDM, saya pikir kasih kesempatanlah dan diberi waktu,’’ tandasnya. (ulo/tri)
