Ratusan Guru Kontrak saat diterima Pengurus PGRI, Sabtu (4/1) ( FOTO: Ist/Cepos )
Pemkab Putus Ratusan Guru Kontrak
MERAUKE-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Merauke meminta paripurna DPRD Kabupaten Merauke untuk menentukan nasib dari 280-an guru kontrak SD dan SMP yang tidak diperpanjang lagi mulai Januari 2020.
Wakil ketua PGRI Kabupaten Merauke Soleman Jambormias, S.Pd mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu, guru kontrak ini menemui pengurus dan meminta bantuan terkait nasib mereka yang tidak diperpanjang lagi oleh Pemerintah Kabupaten Merauke di tahun 2020 mulai Januari. Padahal, murid atau siswa berada di pertengahan semester untuk kenaikan kelas.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan para guru yang kontraknya tidak diperpanjang tersebut dan meminta kami dari PGRI untuk membantu mereka. Kami sudah buat surat dan hari ini kami akan sampaikan ke DPRD Kabupaten Merauke untuk dilakukan Paripurna dewan terkait dengan nasib guru kontrak ini yang jumlahnya 280-an orang,’’ katanya, Selasa (7/1).
Menurut Soleman Jambormias, pemutusan guru kontrak tersebut atas kebijakan kepala dinas yang kemungkinan berkaitan dengan masalah anggaran. “Tapi kami PGRI menilai bahwa guru kontrak ini sangat penting. Karena mereka selama ini membantu sekolah-sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah-sekolah SD di kampung-kampung khususnya kampung lokal bisa berjalan dengan baik,’’ katanya.
Menurut Jambormias, pihaknya tidak mau audiens tapi langsung paripurna sehingga ada keputusan terkait nasib dari para guru kontrak tersebut. ‘’Disini kita tidak ingin mencari siapa yang salah tapi kita ingin agar masalah ini kita sama-sama mencari solusi. Kalau memang kepala dinas masih ingin melanjutkan tapi karena tidak ada uang maka kita minta DPRD untuk membantu jalan keluar sehingga nasib para guru kontrak ini jelas. Jangan diputus di tengah jalan. Apalagi diputus di tengah,’’ jelasnya.
Para guru kontrak ini lanjut Soleman Jambormias belum mendapatkan penjelasan dari pihak terkait alasan pemutusan kontrak tersebut. ‘Sehingga kita butuh penjelasan dan jawab kepastian guru kontrak ini bisa jelas,’’ tandasnya.
Secara terpisah, Bupati Merauke Frederikus Gebze dikonfirmasi terkait dengan pemutusan guru kontrak ini mengaku belum mendapatkan laporan. “Saya belum bisa tanggapi karena belum mendapat laporan soal itu,’’ kata bupati Frederikus Gebze singkat. (ulo/tri)
Ratusan Guru Kontrak saat diterima Pengurus PGRI, Sabtu (4/1) ( FOTO: Ist/Cepos )
Pemkab Putus Ratusan Guru Kontrak
MERAUKE-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Merauke meminta paripurna DPRD Kabupaten Merauke untuk menentukan nasib dari 280-an guru kontrak SD dan SMP yang tidak diperpanjang lagi mulai Januari 2020.
Wakil ketua PGRI Kabupaten Merauke Soleman Jambormias, S.Pd mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu, guru kontrak ini menemui pengurus dan meminta bantuan terkait nasib mereka yang tidak diperpanjang lagi oleh Pemerintah Kabupaten Merauke di tahun 2020 mulai Januari. Padahal, murid atau siswa berada di pertengahan semester untuk kenaikan kelas.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan para guru yang kontraknya tidak diperpanjang tersebut dan meminta kami dari PGRI untuk membantu mereka. Kami sudah buat surat dan hari ini kami akan sampaikan ke DPRD Kabupaten Merauke untuk dilakukan Paripurna dewan terkait dengan nasib guru kontrak ini yang jumlahnya 280-an orang,’’ katanya, Selasa (7/1).
Menurut Soleman Jambormias, pemutusan guru kontrak tersebut atas kebijakan kepala dinas yang kemungkinan berkaitan dengan masalah anggaran. “Tapi kami PGRI menilai bahwa guru kontrak ini sangat penting. Karena mereka selama ini membantu sekolah-sekolah sehingga proses belajar mengajar di sekolah-sekolah SD di kampung-kampung khususnya kampung lokal bisa berjalan dengan baik,’’ katanya.
Menurut Jambormias, pihaknya tidak mau audiens tapi langsung paripurna sehingga ada keputusan terkait nasib dari para guru kontrak tersebut. ‘’Disini kita tidak ingin mencari siapa yang salah tapi kita ingin agar masalah ini kita sama-sama mencari solusi. Kalau memang kepala dinas masih ingin melanjutkan tapi karena tidak ada uang maka kita minta DPRD untuk membantu jalan keluar sehingga nasib para guru kontrak ini jelas. Jangan diputus di tengah jalan. Apalagi diputus di tengah,’’ jelasnya.
Para guru kontrak ini lanjut Soleman Jambormias belum mendapatkan penjelasan dari pihak terkait alasan pemutusan kontrak tersebut. ‘Sehingga kita butuh penjelasan dan jawab kepastian guru kontrak ini bisa jelas,’’ tandasnya.
Secara terpisah, Bupati Merauke Frederikus Gebze dikonfirmasi terkait dengan pemutusan guru kontrak ini mengaku belum mendapatkan laporan. “Saya belum bisa tanggapi karena belum mendapat laporan soal itu,’’ kata bupati Frederikus Gebze singkat. (ulo/tri)
