MERAUKE-Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina menyatakan setuju dengan pemikiran yang disampaikan tokoh Selatan Papua, Drs Johanes Gluba Gebze agar 4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk berembuk terkait lambang daerah Provinsi Papua Selatan.
‘’Tentu kami dari dewan sangat sependapat dengan pemikiran yang disampaikan oleh Bapak John Gluba Gebze, memang kita perlu berembuk dan diskusikan hal tersebut dengan keterwakilan masing-masing daerah, baik tokoh masyarakatnya, adat, agama, pemerintah dan dewannya. Perlu kita rembuk bersama seperti apa bentuk logo atau lambang daerahnya,”bebernya ketika dihubungi media ini lewat telepon selulernya, Jumat (20/5), kemarin.
Lanjut dia, apakah nanti disayembarakan atau bagaimana, semua harus memberi masukan. Selain soal lambang daerah, lanjut Benjamin Latumahina, yang perlu juga didiskusikan adalah persiapan ke depan terkait sarana prasarana dan lain-lain yang perlu segera dipersiapkan. ‘’Kalau ibukotanya ada di Merauke maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah yang punya inisiasi untuk bisa dialog sehingga ketika penetapan RUU DOB kita sudah punya gambaran,’’jelasnya.
Termasuk titik lokasi ibukota untuk pembangunan sarana fisik. ‘’Karena ibu kotanya ada di Merauke maka mungkin lokasinya itu yang perlu didiskusikan. Kira-kira titiknya di mana. Perlu kita diskusikan dengan bupati, DPRD, kemudian tokoh masyarakat dan para pemuda dan seluruh stakeholder yang ada di Meruake,”ungapnya.
Untuk membangun infrasttruktur kantor gubernur pasti membutuhkan lahan yang cukup luas. Dan menurutnya, Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk sekaligus sebagai rencana ibukota Provinsi Papua Selatan tersebut perlu menginisiasi untuk duduk bersama dalam rangka menyatukan presepsi tersebut. (ulo/tho)
MERAUKE-Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs. Benjamin Latumahina menyatakan setuju dengan pemikiran yang disampaikan tokoh Selatan Papua, Drs Johanes Gluba Gebze agar 4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan untuk berembuk terkait lambang daerah Provinsi Papua Selatan.
‘’Tentu kami dari dewan sangat sependapat dengan pemikiran yang disampaikan oleh Bapak John Gluba Gebze, memang kita perlu berembuk dan diskusikan hal tersebut dengan keterwakilan masing-masing daerah, baik tokoh masyarakatnya, adat, agama, pemerintah dan dewannya. Perlu kita rembuk bersama seperti apa bentuk logo atau lambang daerahnya,”bebernya ketika dihubungi media ini lewat telepon selulernya, Jumat (20/5), kemarin.
Lanjut dia, apakah nanti disayembarakan atau bagaimana, semua harus memberi masukan. Selain soal lambang daerah, lanjut Benjamin Latumahina, yang perlu juga didiskusikan adalah persiapan ke depan terkait sarana prasarana dan lain-lain yang perlu segera dipersiapkan. ‘’Kalau ibukotanya ada di Merauke maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah daerah yang punya inisiasi untuk bisa dialog sehingga ketika penetapan RUU DOB kita sudah punya gambaran,’’jelasnya.
Termasuk titik lokasi ibukota untuk pembangunan sarana fisik. ‘’Karena ibu kotanya ada di Merauke maka mungkin lokasinya itu yang perlu didiskusikan. Kira-kira titiknya di mana. Perlu kita diskusikan dengan bupati, DPRD, kemudian tokoh masyarakat dan para pemuda dan seluruh stakeholder yang ada di Meruake,”ungapnya.
Untuk membangun infrasttruktur kantor gubernur pasti membutuhkan lahan yang cukup luas. Dan menurutnya, Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk sekaligus sebagai rencana ibukota Provinsi Papua Selatan tersebut perlu menginisiasi untuk duduk bersama dalam rangka menyatukan presepsi tersebut. (ulo/tho)
